Selama ini program kredit usahatani, khususnya padi dan palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas akibat puso pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan program KUT yang menggunakan pendekatan kelompok.

Seperti halnya kredit Bimas/Inmas, KUT pun mengalami kemacetan dengan total tunggakan sekitar 23% dari realisasi kredit Rp1,184 triliun yang disalurkan hingga MT 1997/1998.13 Meskipun demikian, sejak tahun 1998 pemerintah mengubah KUT dengan sistem baru dan plafon ditingkatkan secara drastis, yaitu lebih dari 13 kali lipat menjadi Rp8,4 triliun.14 Bank tidak lagi menjadi executing agent tetapi hanya sebagai channeling agent. Fungsi executing agent digantikan oleh Departemen Koperasi dan PKM yang melibatkan koperasi dan LSM dalam pelaksanaannya. Perubahan program yang “berbau politis” ini ternyata merupakan malapetaka bagi petani. Per September 2000, tingkat tunggakan KUT mencapai Rp6,169 triliun atau 73,69 % dari realisasi.15 Pada akhirnya petani menerima “getahnya”, meskipun menurut beberapa informasi di lapangan, justru bukan petani yang paling banyak menunggak.

Guna mengatasi persoalan di atas, pada bulan Oktober 2000 pemerintah mengeluarkan kredit baru pengganti KUT, yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan mengembalikan fungsi bank menjadi executing agent. KKP merupakan penyempurnaan program KUT, KKPA unggas, tebu, dan nelayan, serta KKop Pangan, tiga diantara 17 skema kredit program untuk koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Program ini berlaku efektif sejak MT 2000/2001 dan pelaksanaannya dimulai pada periode Oktober 2000 s/d Maret 2001. Namun ternyata realisasi kreditnya berjalan lambat, dan sampai 23 Maret 2001 baru mencapai Rp38,5 milyar atau sekitar 1,57% dari plafon sebesar Rp2,3 triliun.16

Guna memperoleh data dan fakta tentang permasalahan di atas secara lebih mendalam, Tim SMERU melakukan penelitian lapangan dengan mengunjungi beberapa daerah lumbung padi, yang sudah melaksanakan KKP, khususnya kredit untuk tanaman pangan (padi dan palawija).