SMERU bersama Kelompok Kerja Indonesia untuk Kemiskinan Struktural (KIKIS) dan Perkumpulan Pengembangan dan Advokasi Rakyat (PIAR) kali ini menyelenggarakan lokakarya regional dengan topik “Pengembangan Inisiatif Lokal untuk Sistem Perencanaan dan Anggaran Publik Berdasarkan SPKD” pada tanggal 14–16 Oktober 2004 di Kupang.

Topik lokakarya dipilih atas inisiatif PIAR berdasarkan kebutuhan organisasi nonpemerintah (ornop) NTT untuk saling berdiskusi dengan pihak eksekutif Pemda dan anggota Parlemen NTT tentang masalah kemiskinan dan penanggulangannya. Menurut PIAR, program-program penanggulangan kemiskinan belum menyentuh hak-hak dasar kelompok miskin secara langsung. Dari 16 kabupaten/kota di NTT, hanya satu kabupaten yang telah menyusun SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), yaitu Kabupaten Alor. Kabupaten/kota lainnya belum menyusun SPKD dengan alasan belum mempunyai anggaran.

Hingga saat ini masalah kemiskinan masih ditangani secara terpusat dan dikelola melalui proyek-proyek sehingga mematikan inisiatif lokal. Akibatnya si miskin masih tetap menjadi obyek bukan subyek. Pola kebijakan penanggulangan kemiskinan seperti ini tidak berkelanjutan, tidak mempunyai karakter penguatan lokal dan tidak mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang multidimensi. Dengan demikian, proses Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil menjadi penting dan sangat diperlukan agar penanggulangan kemiskinan benarbenar berpihak kepada masyarakat miskin. SMERU dan KIKIS sependapat bahwa dokumen SPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya akan menjadi strategis bila didasarkan pada suara dan kepentingan masyarakat miskin serta memiliki keterkaitan dengan sistim anggaran dan perencanaan publik. Bila hal ini terpenuhi maka proses adaptasi dan/atau akomodasi SPK terhadap sistem perencanaan pembangunan dan APBD akan dapat diwujudkan.

Sebenarnya sejak tahun 2002 proses penyusunan SPK telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional, regional maupun provinsi. Namun proses adaptasi dan akomodasi dokumen SPK dengan sistem perencanaan dan anggaran publik belum banyak diperhatikan. KIKIS dan SMERU berinisiatif untuk mengembangkan suatu model sistem perencanaan dan anggaran publik berbasis SPK daerah yang benar secarahukum, dapat dipertanggungjawabkan pada publik, transparan, terbuka untuk pengembangan kapasitas partisipasi masyarakat, dan dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi.

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai proses untuk menghimpun kembali hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, misalnya pembuatan SPKD provinsi, peningkatan kapasitas ornop di NTT, mensistematisasi proses formulasi dokumen SPK, sehingga akhirnya dapat digunakan sebagai model inisiatif sistem perencanaan dan anggaran public yang memihak pada si miskin (pro poor policy dan pro poor budget). Sudah waktunya masyarakat di NTT memiliki suatu model sistem perencanaan dan anggaran publik yang berpihak pada masyarakat miskin yang dapat diaplikasikan untuk daerah-daerah kota/kabupaten.

Tujuan lokakarya ini adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pengembangan inisiatif lokal untuk pengembangan sistem perencanaan dan anggaran publik berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin;
2. Mengembangkan model sistem perencanaan dan anggaran publik untuk konteks wilayah Provinsi NTT; dan
3. Memfasilitasi proses pengembangan kapasitas masyarakat sipil di wilayah

Provinsi NTT agar mereka terlibat secara kritis dalam formulasi perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin Lokakarya ini diisi dengan diskusi pleno, latihan dan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh KIKIS, PIAR dan SMERU. Narasumber yang diundang dari NTT adalah Gubernur NTT, Bp. Piet Talo, Ibu Salmiati Kaunang (KPKD NTT), Bp. Charisal A. Manu (Kepala BPS Kabupaten Alor) serta lima orang narasumber dari Jakarta, yaitu Ibu Binny Buchori (INFID), Bp. Iing Mursalin (BAPPENAS), Bp. Sulton Mawardi (SMERU) serta Bp. Andik Haryanto dan Bp.Supartono (KIKIS). Peserta lokakarya berjumlah kurang lebih 40 orang, terdiri dari kalangan Ornop NTT, staf Pemda dari Kabupaten Belu, Alor, Rote, TTS, TTU, dan Kota Kupang, anggota DPRD dari Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan TTS.

SMERU berharap melalui lokakarya ini hubungan antara Ornop, Pemda dan DPRD menjadi semakin bersinergi dan meningkatkan proses pengembangan kapasitas masyarakat sipil di NTT sehingga dapat terlibat secara kritis dalam pembentukan perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada orang miskin, serta model sistim perencanaan dan anggaran publik yang dikembangkan dapat digunakan di daerahnya masing-masing.