Sistem Jaminan Sosial di Indonesia sedang mengalami perubahan cukup besar dengan tujuan agar sistem yang ada sekarang dapat lebih efektif dalam melayani para penerima manfaat jaminan sosial, juga untuk memperluas cakupan manfaat jaminan sosial ke seluruh pekerja di Indonesia, baik pekerja di sektor formal maupun informal. Program jaminan sosial yang ada sekarang dianggap kurang berhasil dalam tujuannya untuk memberikan manfaat yang cukup baik bagi para penerima manfaat, karena jumlah penerima manfaat, nilai manfaat, dan hasil investasi dana jaminan sosial dianggap masih relatif kecil, dan tata kelola dana jaminan sosial juga dianggap masih kurang baik. Pemerintah telah mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengubah sistem jaminan sosial yang ada sekarang, yaitu dari sebuah sistem tabungan wajib (provident fund) menjadi sebuah asuransi sosial (social insurance) yang bersifat wajib. RUU ini akan dibahas dalam makalah ini untuk melihat kemungkinan dampak program jaminan sosial yang baru pada pasar tenaga kerja, jumlah investasi di Indonesia, anggaran belanja pemerintah, dan ekonomi nasional pada umumnya.

Dari analisis ini, ditemukan bahwa dalam RUU ini terdapat banyak permasalahan, contohnya: program jaminan sosial dalam RUU ini kurang menguntungkan pasar tenaga kerja dan iklim usaha, kemungkinan dapat memperburuk defisit anggaran belanja kita, dan kurang memperhitungkan peranan sektor swasta dalam mengadakan program jaminan sosial kepada masyarakat. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengadaan program jaminan sosial oleh negara sudah bukan merupakan model yang cocok untuk memberikan manfaat jaminan sosial kepada pekerja dan keluarganya. Karena itu pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pengadaan manfaat jaminan sosial bagi masyakat oleh sektor swasta yang akan menggantikan sistem yang ada sekarang.