Kualitas hasil pembelajaran, terutama kemampuan numerasi dan literasi, murid pendidikan dasar di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Australia yang diwakili Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) menggagas Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) yang akan dilaksanakan selama empat tahun. Untuk mendukung program tersebut, INOVASI bekerja sama dengan SMERU dalam melakukan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan dasar di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan salah satunya adalah Kabupaten Bima. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan informasi dikumpulkan melalui wawancara individu, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok terfokus atau FGD yang dilakukan pada pada 18–30 Juli 2016. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pendidikan dasar di Kabupaten Bima, yaitu rendahnya kualitas guru, rendahnya komitmen dan profesionalisme guru, kurangnya pelatihan untuk guru, kurang dan tidak meratanya guru PNS, kurang dan tidak meratanya sarana dan prasarana sekolah, rendahnya minat baca dan minat belajar murid, rendahnya dukungan orang tua, kuatnya pengaruh sosial-politik, dan kurangnya anggaran pendidikan. Hampir semua permasalahan tersebut merupakan penyebab rendahnya kualitas hasil pembelajaran. Pemerintah daerah sudah melakukan beberapa inovasi terkait pendidikan, tetapi dampaknya belum terlihat karena inovasi tersebut belum lama dilaksanakan atau jangkauan sasarannya terbatas. Bidang pendidikan dasar melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari latar belakang kelembagaan yang berbeda dengan tingkat ketertarikan, pengaruh, dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan yang juga bervariasi. Di antara lembaga-lembaga pemangku kepentingan tersebut terjalin jaringan komunikasi formal dan informal dalam bentuk laporan, pengawasan/kontrol, perintah/komando, koordinasi, dan pemberian masukan.