Penerapan desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (pemerintah kabupaten dan pemerintah kota) untuk mengelola layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan kata lain, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kualitas pendidikan dasar di wilayahnya. Pemerintah daerah juga dapat menciptakan inovasi pendidikan untuk mengatasi masalah pendidikan sesuai dengan konteks daerahnya.  

SMERU dan Tanoto Foundation menyelenggarakan Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2023 – Seri 3 “Inovasi Kolaboratif Daerah: Mewujudkan Pendidikan Dasar Berkualitas” pada 21 Juni 2023 guna mendiskusikan pelaksanaan dan penyebaran inovasi pendidikan di daerah, serta peran organisasi nonpemerintah dalam membantu pemerintah mengatasi tantangan pendidikan.  

Delbert Lim dan Sirojuddin Arif, dua peneliti SMERU yang menyampaikan hasil studi terkait penyebaran inovasi pendidikan di daerah serta praktik baik inovasi kebijakan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.

Inovasi Pendidikan di Daerah Masih Sedikit 

Meski pemerintah daerah kini memiliki kewenangan besar untuk mengelola pendidikan dasar di wilayahnya, namun, praktiknya tidak mulus. Studi SMERU melalui Program RISE di Indonesia menemukan sejumlah faktor yang turut memengaruhi kualitas pendidikan di daerah, di antaranya politik dan kapasitas atau kemampuan birokrat di daerah. Studi RISE yang meneliti mekanisme penyebaran inovasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah di Indonesia juga menemukan inovasi pendidikan di era desentralisasi ternyata masih sedikit. Survei tim RISE pada 2017–2018 di 63 kabupaten dan kota menemukan 137 kebijakan yang dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Dari jumlah itu, hanya 23 daerah yang memiliki kebijakan yang bertujuan meningkatkan hasil pembelajaran siswa. 

Delbert Lim, peneliti SMERU yang memimpin studi tersebut, menjelaskan bahwa timnya menganalisis implementasi dua kebijakan pendidikan yang paling populer di Indonesia, yaitu Tunjangan Guru dan Bantuan Pendidikan untuk Siswa. Kebijakan Tunjangan Guru dibuat oleh dinas pendidikan dengan memberikan insentif tambahan untuk  mengatasi masalah kesejahteraan guru yang dapat memengaruhi kinerja mereka dalam mengajar​. Sementara, melalui kebijakan Bantuan Pendidikan untuk Siswa, pemerintah daerah ingin mendukung pembelajaran siswa dengan memberikan bantuan finansial atau barang​. Informasi mengenai kedua kebijakan tersebut dikumpulkan melalui survei terhadap 474 dinas pendidikan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

“Kami menemukan tiga faktor utama yang memengaruhi penyebaran kebijakan di tingkat daerah, yaitu geografi (lokasi daerah yang berdekatan); kapasitas keuangan daerah; dan dorongan internal, baik dari birokrat maupun kelompok-kelompok kepentingan di daerah yang menyadari perlunya kebijakan tersebut diterapkan,” terang Delbert. Dorongan internal dapat berubah menjadi komitmen politik, dan bisa datang dari penyelenggara pemerintahan maupun dari suara masyarakat.  

SMERU Mendukung Pemprov DKI Jakarta Berinovasi dalam Meningkatkan Kualitas Guru  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat perlu ada upaya yang berbeda untuk meningkatkan kualitas guru di wilayahnya. Maka, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan SMERU guna menciptakan sistem pengembangan profesionalisme guru yang dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para guru di kelas.

Hasil kajian SMERU menemukan tiga tantangan utama yang dihadapi guru-guru di DKI Jakarta: 40% guru kesulitan menghadapi murid dengan kebutuhan beragam, 22% guru kesulitan memilih strategi pembelajaran yang relevan​, dan 17% guru kesulitan melakukan asesmen​. Selain itu, sistem pelatihan yang berjalan selama ini bersifat top-down dan bermodel cascade (pengimbasan), ternyata tidak efektif. Sistem tersebut tidak mendorong tumbuhnya budaya belajar di kalangan guru dan mekanismenya kurang memfasilitasi kepala sekolah untuk menciptakan budaya belajar​ bagi para guru. 

SMERU dan Pemprov DKI Jakarta kemudian bersama-sama merancang sistem pengembangan profesionalisme guru berbasis kebutuhan yang dinamai Jakarta Pelatihan (Jaklat). Asriyanto, Kasubbag TU UPT P.4 Jakarta Selatan, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu bentuk dari pengembangan profesionalisme guru. Di Jaklat, para guru diminta untuk melakukan refleksi diri atau self-diagnose terkait kemampuan mengajar. Kemudian, para guru akan direkomendasikan pelatihan apa yang bisa diikuti dan mereka dapat memilih pelatihan yang sesuai dengan hasil dari refleksi diri. 

Dalam kajiannya, SMERU turut mempelajari sejauh mana sistem baru ini dapat meningkatkan budaya belajar guru. Peneliti SMERU yang terlibat dalam kajian tersebut, Sirojuddin Arif, mengatakan, sistem pengembangan guru yang baru berkontribusi positif dalam meningkatkan budaya belajar di kalangan guru. “Refleksi diri yang dilakukan guru berdampak signifikan pada pemahaman atau kesadaran guru tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Selain itu, motivasi dan keterampilan guru menentukan perubahan sikap belajar mereka pada sistem pengembangan profesionalisme guru berbasis kebutuhan​,” terang Sirojuddin. Ia melanjutkan, kepemimpinan kepala sekolah memengaruhi pengembangan budaya belajar guru, khususnya di kalangan guru bermotivasi dan berketerampilan rendah.​ Kepemimpinan yang kuat dapat mendorong peningkatan budaya belajar di kalangan guru bermotivasi dan berketerampilan rendah.​ 

Chacha Annisa memandu acara FKP 2023 Seri 3. Sesi talkshow diisi oleh Pak Hikmat Hardono dan Pak Asriyanto yang live di studio, sementara itu Ibu Deni Sulistiowati Ningsih serta Pak Firdaus di Jambi bergabung via Zoom.

Praktik Baik Inovasi Pendidikan di Tingkat Daerah 

Selama ini, banyak organisasi nonpemerintah yang ikut mendukung inovasi pendidikan di tingkat daerah, salah satunya organisasi filantropi independen Tanoto Foundation melalui Program PINTAR (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah. Melalui Program PINTAR, Tanoto Foundation membantu guru dan calon guru dalam menghasilkan siswa berdaya saing tinggi, bernalar kritis, dan inovatif.  

Sejak 2018, Tanoto Foundation bermitra dengan sejumlah dinas pendidikan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Program PINTAR. Seorang guru SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Deni Sulistiowati Ningsih, mengatakan, ia mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan dari pengalamannya menjadi fasilitator daerah (fasda) Program PINTAR. "Sebagai fasda, kami dilatih untuk menjadi penggerak yang akan menyebarluaskan praktik-praktik baik yang telah dilakukan,” ujar guru SD Negeri 61/X Talang Babat ini. Sementara, Firdaus, S. Ag. M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, menjelaskan, dukungan yang dibutuhkan untuk berinovasi salah satunya penyebaran praktik baik–yang sudah terjadi di sekolah maupun dinas pendidikan dan kebudayaan–melalui media sosial dan komunitas belajar.  

Contoh praktik baik lain dari organisasi nonpemerintah yang mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas adalah Gerakan Indonesia Mengajar. Menurut Hikmat Hardono, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, salah satu hal yang melatarbelakangi berdirinya gerakan ini adalah semangat merintis tumbuhnya inovasi gerakan-gerakan pendidikan di daerah. “Selama 12 tahun Indonesia Mengajar mengabdi di daerah, banyak cerita menarik yang ditemukan, seperti tumbuhnya inisiatif daerah dalam ekosistemnya sendiri. Hal ini semakin meningkat ketika didorong oleh pemerintah dan lembaga nonpemerintah,” kata Hikmat.  

Peran organisasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas juga mendapat apresiasi dari pemerintah. Dalam sambutannya, Prof. Nunuk Suryani, M.Pd., Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengatakan, kolaborasi yang terjadi merupakan bentuk gotong royong untuk pendidikan Indonesia, yang juga menjadi hal integral dalam paket kebijakan Merdeka Belajar. “Saya juga sangat senang sekali mendengarkan kabar baik dari hasil riset dan praktik baik dari forum ini. Forum ini tentunya adalah forum luar biasa yang menjadi tempat bertemu para peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, dan para pembuat kebijakan untuk mendiskusikan temuan tentang isu-isu kebijakan pembangunan terkini di Indonesia. Kami menunggu kabar baik penelitian dari SMERU dan Tanoto Foundation agar kelak dapat diadopsi dan diimplementasikan di satuan-satuan pendidikan di Indonesia,” tambah Nunuk.  

Simak rekaman acara Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2023 – Seri 3 “Inovasi Kolaboratif Daerah: Mewujudkan Pendidikan Dasar Berkualitas” dan unduh presentasi peneliti SMERU di https://smeru.or.id/id/event-id/fkp2023seri3.