Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan secercah harapan bagi pengembangan ekosistem penelitian di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di berbagai bidang keilmuan. Namun, beberapa analisis menunjukkan masih besarnya penekanan pada pembinaan lembaga-lembaga penelitian di bawah pemerintah dan perguruan tinggi, serta kecilnya perhatian pada ilmu sosial-humaniora. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah masih menghadapi tantangan dari lemahnya daya saing riset di Indonesia–dengan Global Innovation Index 2020 pada peringkat 85 dari 131 negara dan tidak berubah selama 3 tahun terakhir meski jumlah lembaga penelitian di lingkungan pemerintah dan perguruan tinggi cukup banyak. Peningkatan jumlah lembaga penelitian independen yang berkualitas dan sinergi antara lembaga penelitian pemerintah dan independen, serta berbagai elemen dalam ekosistem penelitian lainnya diperlukan untuk meningkatkan daya saing riset di Indonesia.
Diskusi seri kedua dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) dengan tema “Menuju Ekosistem Riset yang Mendukung Pengembangan Lembaga Penelitian Sosial-Humaniora”. Tema ini dipilih karena pengembangan wadah pemikir (think tank) independen di bidang sosial-humaniora, termasuk bidang sosial-ekonomi, merupakan aspek krusial dalam perkembangan demokrasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pembicara:
- Ismunandar (Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional)
- Agus Budi Setiawan (Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
