Our Expertise
Studi ini merupakan lanjutan dari studi yang sudah dilakukan Lembaga Penelitian SMERU sebelumnya, yaitu melihat dampak desentralisasi dan otda terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah (pemda), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan upah minimum regional (UMR) di tingkat perusahaan.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan yang semakin penting dalam memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemda dapat mendorong atau sebaliknya menghambat penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Pelaksanaan kajian ini merupakan bagian dari proyek penelitian kerja sama yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID pada tahun 2007–2009.
