Pangkalan Data Ornop
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat adil, sejahtera, bermartabat dan demokratis.
- Menemukan kembali kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusatantara.
- Meningkatkan rasa percaya diri, harkat dan martabat perempuan Masyarakat Adat Nusantara sehingga mereka mampu menikmati hak-haknya.
- Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara.
- Meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifat adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.
- Membela dan memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat Nusantara agar dihormati dan dilindungi.
- Mewujudkan kader-kader generasi muda pejuang hak-hak masyarakat adat yang penyelenggaraannya diserahkan kepada komunitas adat masing-masing.
Wilayah kegiatan: Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, NTT, Lampung, Maluku, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Papua, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Nusa Teggara Barat.
Jaringan kerjasama/informasi: ELSAM, Baileo Maluku, International Workgroup on Indigenous Affairs (IWGIA).
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi
Terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya
- Mengembangkan Yappika sebagai wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata dilapangan secara terus menerus.
- Melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandiriannya serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik di berbagai tingkatan.
- Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk kebijakan-kebijakan yang mendorong pengemabngan organisasi masyarakat sipil dan sehat.
- Mendorong terbangunnya sinergi antar organisasi masyarakat sipil dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan hak-hak dasar rakyat.
Wilayah kerja: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Tenggara, Jakarta, NTT dan Papua Jaringan kerja sama/informasi:Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gempa Tsunami (KMSGT), Koalisi untuk Kebebasan Informasi (KFOI).
Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia
Menjadi pelopor terwujudnya Sistem Integritas nasional, dengan mendorong praktek- praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas- luasnya
Wilayah kegiatan: Indonesia
Jaringan kerjasama/informasi: Media Massa, Perguruan Tinggi, TNI, Departemen/Kementrian, NGO
Aliansi Petani Indonesia
Terwujudnya masyarakat petani baik laki-laki, perempuan, dan generasi muda yang berbahagia, bebas dari ancaman kelaparan dan kemiskinan struktural dan hidup dalam suasana keadilan dan kemakmuran, mengembangkan tradisi dan kebudayaan pertanian dimana rumah tangga petani menguasai akses dan kontrol terhadap sumber daya tanah, benih, air, ternak dan mata rantai pertanian yang berkelanjutan.
- Melakukan pemberdayaan melalui pendidikan & penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani
- Memperjuangkan sistim kepemilikan lahan yang adil terhadap petani
- Memperjuangkan perlindungan hukum dan hak-hak petani terutama akses terhadap ketersediaan sarana produksi bagi kaum taniMemperkuat solidaritas antar organisasi petani dan
- Membangun kekuatan bersama antar sektoruntuk terwujudnya pembaharuan agraria sejati dan pembangunan pedesaan yang berkeadilan
- Menghimpun dan membina kelompok-kelompok tani sesuai dengan sifat dan tujuan API serta melakukan advokasi kebijakan yang meliputi kegiatan; pengorganisasian dan pemberdayaan petani, pendidikan kritis, kampanye-kampanye, dialog publik, pembelaan baik litigasi dan non litigasi serta membangun kekuatan bersama antar kekuatan rakyat diberbagai sektor.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penataan guna lahan, tata produksi dan mengembangkan usaha tani dalam upaya memperbaiki mata rantai pertanian dengan menggalang dukungan dan kerjama dengan berbagai pihak.
Arus Pelangi
Arus Pelangi adalah sebuah organisasi yang terus mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai kesetaraan, berperilaku dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak Kaum Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual dan Transgender (LGBT) sebagai hak asasi manusia.
Menyadarkan, memberdayakan dan memperkuat kaum LGBT yang tertindas.
Berperan aktif dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi hak-hak LGBT.
Berperan aktif dalam proses penyadaran terhadap masyarakat serta proses penerimaan kaum LGBT di tengah-tengah masyarakat.
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
Organisasi strategis untuk pemberdayaan kota-kota dalam rangka pelaksanaan otonomi di Indonesia.
Berusaha untuk menjadi suatu organisasi yang terpercaya, profesional di bidang perkotaan dalam mendukung dan melaksanakan upaya terbaik bagi pemerintahan kota melalui pembangunan yang demokratis, transparan, otonomi yang bertanggung jawab, sebagai bagian dari masyarakat baru pada struktur pemerintahan di Negara Republik Indonesia.
Wilayah kegiatan: Indonesia
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil
Terwujudnya PUK-Mikro yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender.
- Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-Mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender sebagai penguatan sipil.
- Memperjuangkan terbangunnya sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender
Wilayah kerja: Jawa, Sumatra, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara.
Jaringan kerja sama/informasi: Forum Solidaritas untuk Aceh (FORSOLA), Jaringan Ekonomi Kerakyatan (Jekom), PKM, Koalisi Anti Hutang.
Bina Sumberdaya Masyarakat
- Adalah kewajiban moral bagi setiap manusia untuk mendampingi sesama yang rentan sosial ekonominya dalam perspektif kemandirian, tanpa memberdakan jenis kelamin, ras, dan pandangan politik untuk mengejar ketertinggalannya.
- Adalah dengan keyakinan bahwa informasi dan ketrampilan yang diterus kembangkan setiap individu dan kelompok akan mampu mengartikulasikan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya secara arif dan bijaksana.
- Dan hanya di dalam iklim yang kondusif warga masyarakat dapat mengembangkan aset, inisiatif, dan kreatifitasnya dengan menjalin kemitraan yang setara dengan pihak-pihak lin yang potensial dan setujuan.
Wilayah kerja: Bangka Belitung, Banten, Jatim, Sumut, Riau, Sumsel.
Catholic Relief Services
Membangun masyarakat yang adil dan damai di Indonesia
Meningkatkan kesetaraan bagi mereka yang sangat kekurangan dan memperkuat solidaritas di antara masyarakat Indonesia yang berbeda etnis dan agama.
Wilayah kegiatan: Indonesia
Center for Information and Development Studies
Terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi, kemandirian dan kemartabatan sebagai dasar bagi pembangunan bangsa dan negara yang berkesinambungan.
Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi kendala dan sedapat mungkin memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada bagi terealisasinya cita-cita luhur di atas, baik lewat kegiatan paparan, dialog, workshop nasional, dan sejenisnya, maupun kajian kebijakan publik dan penelitian di berbagai aspek yang strategis, khususnya aspek ekonomi, politik, demokrasi, dan otonomi daerah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nasional
