Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menyebabkan perlambatan aktivitas usaha dan investasi. Dampaknya meliputi pemutusan hubungan kerja secara massal, cuti tanpa dibayar, hingga penutupan usaha. Kami menemukan bahwa, selama masa pandemi, perusahaan yang berada di sektor-sektor dengan tingkat kerentanan tinggi mengalami penurunan investasi dan permintaan tenaga kerja yang jauh lebih besar daripada perusahaan di sektor-sektor dengan kerentanan rendah. Temuan kami juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami penutupan pada masa awal pandemi menurunkan permintaan tenaga kerjanya secara signifikan daripada perusahaan yang tidak mengalami penutupan. Dampak tersebut bahkan lebih besar pada perusahaan yang mengalami penutupan dalam jangka waktu lebih lama. Dampak-dampak negatif terhadap investasi dan permintaan tenaga kerja ini terus berlanjut, bahkan hingga dua tahun setelah pandemi. 

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan guna mendukung perusahaan dalam menghadapi kesulitan akibat pandemi dan pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus. Sayangnya, kami menemukan bahwa hanya program penundaan pembayaran pajak yang secara signifikan mampu mengurangi dampak negatif kerentanan sektor terhadap permintaan tenaga kerja perusahaan. Demikian pula, kami menemukan bahwa investasi perusahaan pada digitalisasi dan mesin terbukti efektif dalam menekan dampak negatif kerentanan sektor terhadap permintaan tenaga kerja. 

Minat perusahaan untuk berinvestasi pada aset fisik maupun tenaga kerja merupakan faktor penting yang akan membentuk prospek ekonomi di tahun-tahun mendatang. Kami menemukan bahwa, pada awal masa pandemi, jumlah rata-rata pekerja yang direkrut jauh lebih rendah daripada jumlah rata-rata pekerja yang diberhentikan. Namun, tren ini mulai berbalik pada kuartal terakhir 2020. Meski demikian, temuan kualitatif kami menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung masih bersikap netral atau pesimistis terhadap prospek investasinya karena faktor-faktor eksternal maupun internal yang kurang mendukung. 

Temuan-temuan ini membawa sejumlah implikasi kebijakan yang penting. Pertama, untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap perusahaan, dukungan pemerintah selama masa krisis sangat penting agar perusahaan tidak sampai tutup. Kedua, jika penutupan usaha tak dapat dihindari, perusahaan perlu didampingi agar bisa kembali beroperasi secepat mungkin guna membatasi dampaknya. Ketiga, untuk mempercepat pemulihan, investasi perusahaan pada mesin dan teknologi perlu didorong dan difasilitasi.