Krisis iklim telah menjadi realitas yang berlangsung dan kian menekan kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan perkotaan yang berhadapan dengan risiko ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan. Namun, penanganan formal oleh negara masih jauh dari optimal sehingga banyak komunitas harus menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara mandiri. Dalam kondisi tersebut, solusi berbasis komunitas tumbuh secara organik sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengurangi dampak lingkungan, memperbaiki kualitas hidup, serta memperkuat jejaring sosial dan ekonomi. Menggunakan pendekatan metode gabungan dan tiga studi kasus di wilayah rawan iklim di DKI Jakarta dan sekitarnya—meliputi Pulau Pari, Bantar Gebang, dan Rusunawa Marunda—penelitian ini menemukan bahwa meskipun masing-masing wilayah studi kasus memiliki kerentanan yang berbeda, semuanya berpangkal pada masalah struktural yang sama: (i) degradasi lingkungan, (ii) ekonomi rumah tangga yang rapuh, serta (iii) lemahnya tata kelola dan perlindungan sosial. Masyarakat mengembangkan berbagai inisiatif lokal, mulai dari pengelolaan lingkungan dan penguatan mata pencaharian hingga lembaga ekonomi-komunitas dan layanan sosial, sebagai mekanisme adaptasi untuk menopang ketahanan ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun, keefektifan dan keberlanjutan inisiatif-inisiatif ini masih terbatas karena minimnya dukungan kelembagaan, keterbatasan pendanaan, dan ketimpangan internal. Untuk itu, solusi berbasis komunitas perlu didukung oleh tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan agar adaptasi berjalan secara sistemik, efektif, dan adil.

Saran Sitasi:

Asyah, Annabel Noor, Viona Gunawan, M. Sulton Mawardi, Talitha Aurellia Alfiansyah, Mutiara Shafa Sabita, Jonathan Farez Satyadharma (2025) ‘Solusi Krisis Iklim Berbasis Komunitas: Studi Kasus Pulau Pari, Bantar Gebang, dan Rusunawa Marunda.’ Laporan Penelitian. Jakarta: Greenpeace Indonesia <URL> [tanggal akses].