Dikotomi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dapat menghasilkan kesenjangan kebijakan. Perlindungan yang kurang memadai terhadap buruh migran merupakan salah satu contoh dari dampak kesenjangan kebijakan tersebut. Edisi buletin SMERU ini mengangkat kompleksitas masalah pengelolaan buruh migran yang terungkap dari hasil studi Lembaga Penelitian SMERU tentang Desentralisasi dan Pengelolaan Buruh Migran di Indonesia. Studi yang didukung IDRC-PIDS ini dilakukan selama 2009–2011 di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Blitar, Ponorogo, Lombok Barat, dan Lombok Tengah dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong munculnya kebijakan perlindungan buruh migran di sebuah kabupaten.

Sebagaimana ditengarai dalam beberapa artikel dalam edisi ini, kompleksitas yang mengitari pengelolaan buruh migran di era desentralisasi tidak hanya meliputi masalah pembagian wewenang, tetapi juga ada atau tidak adanya tata kelola pemerintahan daerah yang mampu melibatkan dan mendukung kapasitas masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas, dan sektor swasta dalam proses-proses kebijakan untuk melindungi buruh migran. Penulis tamu Agustinus Supriyanto dari Komnas Perempuan melihat sisi hukum perlindungan buruh migran dengan meninjau kembali isi Undang-Undang No. 39/2004 dan Endang Sri Rahayu dari PPSW Pasoendan membagi pengalaman organisasinya dalam melakukan advokasi kebijakan peraturan daerah untuk perlindungan buruh migran.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tentunya berperan besar dalam upaya transformasi kebijakan tersebut. Namun, tak dapat dipungkiri, organisasi masyarakat sipil merupakan katalis bagi perbaikan kebijakan perlindungan buruh migran.