Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antardaerah dan pelayanan antarbidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena–sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Untuk mencermati persoalan seputar pengalokasian dan pengelolaan serta akuntabilitas DAK, baru-baru ini Lembaga Penelitian SMERU melakukan kajian mengenai DAK yang dititikberatkan pada tiga bidang penerima DAK terbesar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Ringkasan hasilnya kami sajikan dalam edisi ini. Berkenaan dengan akuntabilitas dan transparansi, ada beberapa ornop yang memantau pelaksanaan DAK, antara lain FITRA. Hasil pengamatan FITRA terhadap DAK bidang pendidikan juga disajikan dalam edisi ini.

Nampaknya DAK masih menghadapi berbagai persoalan menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang perlu diselesaikan dengan perspektif yang menanggalkan kacamata lama. Mengingat setelah 7 tahun desentralisasi transfer keuangan dari pusat masih dominan mewarnai pelaksanaan desentralisasi, maka perlu ada perbaikan institusional dan kebijakan yang dikawal oleh pendekatan baru mengenai hubungan daerah dengan pusat yang tidak menciptakan ketergantungan keuangan di pihak daerah dan sebaliknya menguatkan akuntabilitas daerah kepada rakyatnya. Untuk mengubah wajah DAK di masa depan, pakar ekonomi Robert A. Simanjuntak, memberi beberapa catatan kritis dalam edisi ini.