Buletin SMERU edisi ini mendiseminasikan hasil riset pemuda dan anak dengan topik yang relatif jarang diperbincangkan publik. Pertama, peran pemuda–yang kerap bernuansa jargon–dalam kajian SMERU bersama Bappenas dilihat sebagai objek sekaligus subjek tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan UU Kepemudaan. Peneliti menilai TPB dan UU Kepemudaan memiliki kesesuaian dalam memandang peran pemuda dalam pembangunan, meski ada gagasangagasan yang belum selaras antara keduanya. Kedua, ketimpangan akses masuk perguruan tinggi antarkelompok ekonomi tergolong tinggi. Untuk itu, pemerintah tengah merancang kebijakan bantuan selain beasiswa. Dengan memanfaatkan hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2015, SMERU melakukan simulasi sistem pinjaman mahasiswa melalui dua pendekatan, yaitu waktu dan pendapatan. Temuannya mengindikasikan bahwa pinjaman berbasis pendapatan bagi siswa perlu dipertimbangkan demi keterjangkauan dan pemerataan akses masuk pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi bawah.

Ketiga, terkait dengan remaja perempuan, edisi ini menyoroti praktik manajemen kebersihan menstruasi (MKM) buruk yang berdampak pada kesehatan seksual dan reproduksi dalam jangka panjang. Pada 2018, SMERU bersama Plan International Indonesia melakukan riset untuk memahami dinamika penerapan MKM, sambil mengevaluasi program MKM Plan. Studi ini mengungkap adanya kekeliruan pemahaman dan keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap menstruasi dan MKM sehingga siswa belum mempraktikkan standar MKM dan sekolah belum memfasilitasinya. Oleh karena itu, SMERU menyarankan untuk terus mengembangkan, memperluas, dan memperbanyak MKM model Plan. Keempat, edisi ini menyoroti pekerja anak di perkebunan tembakau. SMERU bekerja sama dengan ECLT Foundation pada 2018 dalam studi di kabupaten penghasil tembakau, yaitu Lombok Timur dan Jember. Selain menanggung riskio kesehatan bersentuhan dengan daun tembakau segar, anak juga banyak yang bekerja melebihi waktu yang diperbolehkan. Studi ini mengusulkan perbaikan kebijakan nasional dan pelaksanaan pilot percontohan kebijakan pekerja anak.

Kelima, terkait deprivasi pada anak usia dini yang cenderung berlanjut sepanjang siklus hidupnya, berbagai program menempatkan anak sebagai bagian dari pembangunan. Peneliti Puskapa, Wenny Wandasari dan Santi Kusumaningrum, sebagai penulis tamu menyarankan agar RPJMN 2020–2024 memberi prioritas pada, antara lain, layanan universal dan program lintas sektoral untuk mengatasi ketidakmerataan akses layanan, lemahnya respons sistem layanan, dan ketersisihan kelompok minoritas.