Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM. Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang diberikan dalam bentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid – BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, BOS diberikan kepada sekolah. Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah murid, dengan perhitungan Rp235.000 per murid per tahun untuk tingkat SD dan Rp324.500 per murid per tahun untuk tingkat SMP. Alokasi APBN untuk dana BOS periode Juli–Desember 2005 sebesar 5,136 triliun rupiah, atau meningkat sekitar delapan kali lipat dibanding anggaran BKM untuk SD dan SMP periode Januari-Juni 2005.

Laporan ini ditulis berdasarkan kajian cepat Lembaga Penelitian SMERU dalam usaha memahami pelaksanaan Program BOS, guna menjadi bahan pembelajaran dalam perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan program. Kajian ini dilakukan pada Februari-Mei 2006. Kajian lapangan dilaksanakan selama sekitar tiga minggu pada Februari-Maret 2006 di 10 kabupaten/kota sampel yang tersebar di lima provinsi, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Pematang Siantar di Sumatera Utara, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon di Banten, Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado di Sulawesi Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB). Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi terarah (focus group discussion–FGD). Wawancara dilakukan dengan berbagai lembaga pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah, termasuk komite sekolah, guru dan orangtua murid. FGD dilaksanakan di semua kabupaten/kota sampel dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu FGD dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan FGD dengan beberapa kepala sekolah dan komite sekolah. Berbagai informasi penunjang juga dikumpulkan melalui wawancara dengan lembaga-lembaga lain yang turut mengamati pelaksanaan Program BOS.