Kebutuhan mendesak terhadap keberadaan data mikro untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan bermula dari rendahnya tingkat ketercakupan program (undercoverage) dan tingginya kebocoran dalam beberapa program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, era desentralisasi mensyaratkan pemerintah daerah memiliki data yang lebih terperinci agar dapat melakukan intervensi kebijakan. Faktor inilah yang mendorong perlunya sebuah sistem pemantauan kesejahteraan yang mampu menyediakan data kemiskinan yang objektif, cepat, dan akurat serta tanggap terhadap karakteristik lokal. Sistem ini kemudian dikenal dengan nama Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).

Mengingat pentingnya SPKM ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka dalam SMERU Newsletter Edisi No.18, kami menyajikan temuan utama proses pelaksanaan uji coba SPKM dan pengalaman lembaga-lembaga lain dalam kegiatan pemantauan kemiskinan. Selain temuan utama, rubrik “Fokus Kajian” juga memaparkan kelebihan SPKM dibanding sistem pemantauan yang ada dan keuntungan dari keterlibatan masyarakat.

Rubrik “Data Berkata” menjelaskan penggunaan metode statistik “Analisis Komponen Dasar” (PCA) untuk menentukan penduduk yang miskin dalam suatu daerah. Sementara itu, rubrik “Dari Lapangan” menggambarkan proses pemilihan dan pelatihan pendata. Untuk rubrik “Opini,” Celia Reyes, Direktur Proyek Dampak Mikro Kebijakan Penyesuaian Makroekonomi (MIMAP), memberi gambaran singkat sejarah SPKM dan pelaksanaannya di negara-negara lain, khususnya di Asia. Mengakhiri edisi ini, Rubrik “Kabar dari LSM” menyajikan pengalaman PKBH-B, sebuah LSM di Bengkulu, dalam melakukan pendataan dan pemantauan kemiskinan.