Dinamika kemiskinan Indonesia yang makin kompleks menyebabkan pendekatan lama dalam penanggulangan kemiskinan melalui program bertarget yang dijalankan oleh lembaga tertentu tidak lagi memadai. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang makin berkurang dan makin sulit untuk diidentifikasi. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya jumlah penduduk rentan, baik secara ekonomi maupun sosial (ketersisihan sosial). Untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan dengan karakteristik mutakhir diperlukan penguatan pendekatan lama, yaitu dengan mengarusutamakan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah maupun nonpemerintah (LSM1, dunia usaha, lembaga donor, dan lain-lain). Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan (PPKK) dilakukan dengan menjadikan kemiskinan dan kerentanan sebagai pertimbangan penting dalam kebijakan dan program. Dengan demikian, apa pun kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah maupun kalangan nonpemerintah, baik yang secara khusus maupun tidak secara khusus ditujukan bagi penanggulangan kemiskinan dan kerentanan, di dalamnya terkandung misi penanggulangan kemiskinan dan kerentanan. PPKK dimasukkan ke dalam kebijakan dan program mulai dari tahapan perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa karena sumber daya pemerintah terbatas, penanggulangan kemiskinan dan kerentanan juga harus diarusutamakan dalam kebijakan dan program yang dijalankan oleh kalangan nonpemerintah, seperti program-program LSM dan CSR2 dunia usaha, serta kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh kelompok masyarakat. Dengan maksud agar konsep PPKK tersebar luas dan dipelajari, untuk kemudian diterapkan dalam berbagai kebijakan dan program oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan, Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan SEADI-USAID menyusun Paket Informasi Dasar Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan dan Kerentanan.