Studi ini bertujuan meneliti efektivitas sistem perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan masalah kerawanan pangan dan gizi-kurang dan menilai sejauh mana kebijakan tersebut menangani dimensi gender dari kerawanan pangan dan malnutrisi. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah, antara lain, studi literatur; wawancara dengan beberapa narasumber utama di tingkat nasional, seperti para pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat sipil, termasuk wawancara dengan donor dan lembaga internasional yang berada di Jakarta; diskusi kelompok terfokus (FGD); dan wawancara mendalam di tingkat desa di dua daerah studi, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatra Utara) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Hasil studi menunjukkan bahwa kerawanan pangan dan malnutrisi tetap menjadi sumber utama kerentanan di daerah-daerah penelitian kami, meski tingkat ketahanan pangan dan gizi nasional membaik. Di sisi lain, perdebatan seputar kemiskinan di Indonesia saat ini terfokus pada kemiskinan pendapatan dan belum menyentuh berbagai dimensi kemiskinan dan penyebabnya, termasuk kerentanan sosial seperti ketimpangan gender, kondisi spasial, dan risiko siklus hidup. Di samping itu, kebijakan dan program perlindungan sosial secara khusus hanya mencurahkan sedikit perhatian pada kerawanan pangan, kendati ada satu program perlindungan sosial nasional, yaitu Raskin, yang merupakan program subsidi pangan. Oleh karena itu, studi ini memandang bahwa efektivitas program perlindungan sosial dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam desain program dan mendorong hal tersebut agar menjadi prioritas utama.