Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat? telah menghasilkan pokok-pokok pikiran dan masukan-masukan dari daerah dalam perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan. Pokok-pokok pikiran tersebut didasari atas pengalaman penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut mendapatkan bantuan dari lembaga donor dan melibatkan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat.

Saat ini pemerintah sedang merumuskan dan menyusun dokumen mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Pada 2003, pemerintah telah menyusun sebuah kerangka proses penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan jangka panjang yang dituangkan ke dalam Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Interim Poverty Reduction Strategy Paper). Dalam rangka pengarusutamaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah menyiapkan pedoman dan petunjuk bagi instansi sektoral dan daerah untuk menyusun program dan rencana anggaran pembangunan yang berpihak pada upaya penanggulangan kemiskinan serta memberikan bantuan teknis kepada instansi sektoral dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terdesentralisasi.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah dan adanya umpan balik (feedback) terhadap strategi jangka panjang yang dirumuskan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka daerah-daerah, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, memberikan berbagai masukan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan. Masukan-masukan ini menyangkut aspek perencanaan dan penganggaran, seperti aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, ketersediaan sumber daya manusia, penyediaan data dan informasi, serta monev. Selain itu, juga ada masukan mengenai peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga donor, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan dorongan atau support untuk menyusun perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan selama ini telah dirumuskan menjadi lima kategori, yaitu (1) aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan, (2) kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan, (3) sumber daya manusia, (4) data dan informasi mengenai kemiskinan, dan (5) sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.