Untuk mengurangi prevalensi pekerja anak di sektor pertanian, sebuah program intervensi bernama Kemitraan Strategis untuk Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian di Indonesia (KESEMPATAN) telah diinisiasi untuk lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Studi baseline ini memberikan informasi mengenai kondisi sebelum intervensi di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lombok Tengah. Data yang terkumpul akan digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program tersebut pada fase endline. Studi ini menerapkan metode campuran (mixed-method), yaitu metode kuantitatif melalui survei 500 rumah tangga petani dan buruh tani tembakau di 16 desa dan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program serta aparat desa dan masyarakat. Dilaksanakan setelah musim tembakau berakhir, studi ini membandingkan prevalensi pekerja anak seminggu sebelum survei dan enam bulan sebelum survei. Prevalensi pekerja anak di antara rumah tangga di wilayah perkebunan tembakau relatif rendah di luar musim tembakau, tetapi memuncak pada fase pascapanen musim tembakau. Prevalensi ini lebih tinggi di Lombok Tengah (70,4%) daripada di Probolinggo (10,7%) yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan kapasitas produksi dan motivasi pekerja anak dalam bekerja. Para pekerja anak melaporkan bahwa mereka bekerja dalam situasi dan kegiatan yang dianggap berbahaya untuk anak-anak. Kurangnya kesadaran akan isu pekerja anak tecermin dari sikap permisif yang ditunjukkan anak-anak dan orang dewasa. Banyak dari mereka beranggapan bahwa anak berusia di bawah 15 tahun boleh bekerja, sementara lebih dari setengahnya mengizinkan keterlibatan anak dalam pemrosesan daun tembakau. Berdasarkan temuan studi ini, kami merekomendasikan bahwa para pelaksana program mengoptimalkan kerja sama dengan sektor swasta ketika memilih desa intervensi; memastikan bahwa aparat desa dan kader tingkat lokal memahami tujuan program intervensi untuk menghindari adanya salah sasaran; mendengarkan perspektif anak dan orang dewasa mengenai pusat kegiatan masyarakat; dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan program intervensi.