Di tengah upaya pemerintah untuk menghapuskan pekerja anak, informasi mengenai kondisi pekerja anak di Indonesia, khususnya di sektor tembakau, sangat terbatas. Dengan latar belakang tersebut, studi ini berupaya memotret kondisi dan memahami akar penyebab keberadaan pekerja anak di dua kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia–Jember dan Lombok Timur. Studi ini menggunakan metode campuran pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui survei rumah tangga yang mencakup 1.000 rumah tangga di 10 desa, serta wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara dalam rangka foto bercerita. Informasi dikumpulkan dari anak-anak, orang tua, dan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian mengungkap tingginya prevalensi pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau rakyat yang berakar pada norma dan kebiasaan setempat. Sebagian besar pekerja anak terpapar pekerjaan berbahaya, dengan hanya sebagian kecil yang menggunakan alat pelindung diri. Kemungkinan untuk menjadi pekerja anak secara signifikan lebih tinggi pada anak dari kelompok umur yang lebih tua, anak dari rumah tangga buruh tani, dan anak yang tinggal di dusun dengan prevalensi pekerja anak tinggi. Baik kepemilikan tanah maupun status mitra ataukah nonmitra tidak secara signifikan mengurangi kemungkinan anak untuk terlibat dalam kerja di perkebunan tembakau. Karena peraturan yang ada tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai jenis-jenis pekerjaan di perkebunan tembakau yang dianggap berbahaya, maka kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif menjadi pekerja anak dan terpapar pekerjaan berbahaya juga sangat rendah. Keuntungan ekonomi bagi rumah tangga dan anak-anak dengan terlibat dalam kerja di perkebunan tembakau dan kurangnya fasilitas yang memungkinkan anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain juga memengaruhi anak untuk menjadi pekerja anak. Selain itu, kelebihan permintaan akan tenaga kerja selama musim panen tembakau juga menjadi faktor yang menarik banyak anak untuk bekerja. Studi ini merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan nasional dalam rangka penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau dan memulai program percontohan di Lombok Timur dan Jember.