Jawa Timur

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Sejak itu cakupan penerima bantuan mencapai 10 juta keluarga dengan tujuan mengurangi kemiskinan antargenerasi. Evaluasi dampak dari Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa setelah enam tahun pelaksanaannya, program ini telah secara signifikan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ini bukan pengganti pekerjaan dan karena itu belum membantu keluarga untuk mandiri dalam hal mata pencarian mereka (Cahyadi et al.

Di tengah upaya pemerintah untuk menghapuskan pekerja anak, informasi mengenai kondisi pekerja anak di Indonesia, khususnya di sektor tembakau, sangat terbatas. Dengan latar belakang tersebut, studi ini berupaya memotret kondisi dan memahami akar penyebab keberadaan pekerja anak di dua kabupaten penghasil tembakau terbesar di Indonesia–Jember dan Lombok Timur.

Penanggulangan kemiskinan secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ditentukan, antara lain, oleh ketepatan kebijakan dan penargetannya. Unit target kebijakan dapat berupa masyarakat, keluarga, atau individu yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin.

Pada pertengahan 2016 pemerintah meluncurkan program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong Kube-PKH) dalam skala perintisan. Program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial nontunai berbasis digital. Tujuan program ini adalah, antara lain, meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif.

Salah satu masalah yang paling sulit dan menentukan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah penentuan target penerima manfaat program. Indonesia adalah negara yang luas dan jumlah penduduknya besar, dan saat ini statistik kemiskinan yang dapat dipercaya hanya tersedia sampai pada tingkat propinsi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa penetapan daerah sasaran kelompok masyarakat miskin untuk program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih sulit.

Dikotomi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dapat menghasilkan kesenjangan kebijakan. Perlindungan yang kurang memadai terhadap buruh migran merupakan salah satu contoh dari dampak kesenjangan kebijakan tersebut. Edisi buletin SMERU ini mengangkat kompleksitas masalah pengelolaan buruh migran yang terungkap dari hasil studi Lembaga Penelitian SMERU tentang Desentralisasi dan Pengelolaan Buruh Migran di Indonesia.

Kelompok masyarakat yang paling terkena dampak krisis keuangan global (KKG) 2008/09 di Desa Arjowilangun adalah keluarga tenaga kerja migran (TKI–tenaga kerja Indonesia) laki-laki yang bekerja di industri manufaktur berorientasi ekspor di Korea Selatan. Walaupun belum ada TKI yang pulang karena KKG 2008/09, uang yang mereka kirimkan sudah berkurang 25%–50% akibat pengurangan jam kerja resmi, dan pengurangan atau bahkan penghapusan jam lembur.

Selama kunjungan pertama pada September 2009, ditemukan indikasi bahwa kelompok yang paling terkena dampak krisis keuangan global (KKG) 2008/09 adalah para TKI yang bekerja di Korea Selatan (Korsel). Kunjungan kedua ini dilakukan untuk mempertegas temuan pada kunjungan pertama tersebut. Untuk itu, penelitian lebih difokuskan pada kelompok purna-TKI yang baru saja kembali dari Korsel berikut keluarganya. Selain purna-TKI Korsel, purna-TKI yang bekerja di negara-negara lain juga diteliti karena ditemukan indikasi bahwa mereka juga terkena dampak KKG.