Jawa Timur

Buku ini menyajikan hasil kajian mengenai pelaksanaan program BLT 2008 dan persepsi masyarakat terhadap stigma yang muncul selama pelaksanaan program BLT 2005. Program BLT 2008 tahap pertama yang dikaji studi ini meliputi aspek kelembagaan, sosialisasi program, verifikasi dan ketepatan sasaran program, penyaluran dana, pengaduan dan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaaan program.

Laporan ini ditulis berdasarkan observasi sepintas (quick observation) yang dilakukan pada 22 September sampai 1 Oktober 1998 di kabupaten-kabupaten yang berlokasi pada jalur selatan dan jalur utara Pulau Jawa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Program pemerintah Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang digambarkan untuk menyediakan bantuan dan dana kredit bergulir pada kelompok masyarakat miskin dan pengangguran bertujuan untuk: i) meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi, dengan penciptaan lapangan kerja sementara, dan (ii) mendanai usaha yang dapat memberikan pendapatan.

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

• Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
• Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
• Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
• Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar rata-rata 12%, pemerintah akan mampu menghemat dana Rp800 milyar (dari Rp44 trilyun menjadi Rp43,2 trilyun).

Desentralisasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai kebijakan mengenai standar pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi lebih terukur. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kapasitas, pemenuhan berbagai standar ini merupakan tantangan besar bagi setiap pemerintah daerah dan unit pelayanan. Di lain pihak, kehadiran Undang-Undang No.

Lembaga penelitian SMERU berbahagia dapat menyusun Laporan Tahunan yang pertama sejak menjadi lembaga penelitian independen pada tahun 2001. Dari tahun 1998 hingga 2000, SMERU adalah suatu unit penelitian ad hoc yang dibentuk untuk melakukan kajian tentang dampak sosial dari krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia.

Penelitian kualitatif ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU untuk Bappenas dengan dukungan dari PEG-USAID. Tujuan utama adalah untuk mengetahui pandangan pengusaha dan pekerja/buruh terhadap RUU yang sedang dibahas dan praktek hubungan industrial di Indonesia selama masa transisi. Penelitian lapangan dilakukan selama kurun waktu Oktober - Nopember 2001 di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Bandung, dan Surabaya.

Selama ini program kredit usahatani, khususnya padi dan palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas akibat puso pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan program KUT yang menggunakan pendekatan kelompok.

Lokakarya dengan tema: Kebijakan Pasar Kerja dan Hubungan Industrial untuk Memperluas Kesempatan Kerja yang diadakan pada 16 September 2003, menunjukkan bahwa para peserta lokakarya sangat antusias terhadap White paper-nya Bappenas. Hal ini ditunjukkan dari kehadiran dari berbagai kalangan yang peduli terhadap kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti dinas tenaga kerja pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, para pengusaha, para pekerja dan serikat pekerja, dan pakar serta akademisi ketenagakerjaan.