Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh
Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:
Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999
Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kab. Jember, Jatim, Kab. Kapuas, Kalteng, Kab. Barito Kuala, Kalsel
Sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar rata-rata 12%, pemerintah akan mampu menghemat dana Rp800 milyar (dari Rp44 trilyun menjadi Rp43,2 trilyun).
Laporan Tahunan 2001
Lembaga penelitian SMERU berbahagia dapat menyusun Laporan Tahunan yang pertama sejak menjadi lembaga penelitian independen pada tahun 2001. Dari tahun 1998 hingga 2000, SMERU adalah suatu unit penelitian ad hoc yang dibentuk untuk melakukan kajian tentang dampak sosial dari krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia.
Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Kasus: Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat
Laporan ini ditulis berdasarkan hasil kunjungan lapangan di dua propinsi tersebut dari tanggal 3 sampai dengan 28 Agustus 1999 Pengamatan terhadap pelaksanaan berbagai reformasi dan deregulasi perdagangan regional ini khususnya ditekankan pada bidang perdagangan hasil pertanian Informasi tentang proses pelaksanaan reformasi dan deregulasi daerah dikumpulkan melalui kunjungan ke beberapa instansi pemerintahan yang releVan dengan aktifitas perekonomian dan perdagangan hasil pertanian.
Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
