Bantuan Kesejahteraan Guru dan Tingkat Kehadiran Guru di Daerah Terpencil
Guru adalah faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terbesar atas capaian prestasi murid diberikan oleh guru. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil, peran guru semakin penting. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran guru di daerah terpencil di negara-negara sedang berkembang masih cukup tinggi.
Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh
Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:
Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999
Laporan Tahunan 2005
Dengan senang hati, kami menerbitkan Laporan Tahunan SMERU 2005. Tahun ini merupakan tahun penuh tantangan, tetapi SMERU berhasil mewujudkan misinya secara efektif dengan dampak yang signifikan pada proses pengambilan kebijakan.
Pengamatan Cepat SMERU tentang Permasalahan Pendidikan dan Program JPS, Beasiswa dan DBO di Empat Propinsi Kasus di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Lombok Timur
Indonesia telah mencapai perkembangan yang luar biasa di bidang pendidikan pada tiga dekade terakhir sebelum krisis ekonomi menerpa pada tahun 1997. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan yang tajam terhadap angka buta huruf, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, serta peningkatan APK/APM pada setiap tingkatan (Jones, 1994). Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin tinggi ini telah membantu produktivitas diantara angkatan kerja.
Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota
Laporan ini merupakan hasil kajian cepat terhadap program subsidi langsung tunai tahap pertama yang merupakan salah satu bentuk program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Pemantauan dan penilaian dini atas pelaksanaan program tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi penyempurnaan pelaksanaannya dan bagi perencanaan program sejenis di masa mendatang.
Menilai Otda dari Kemajuan Pelayanan Publik
Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005
Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM.
Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Kasus: Nusa Tenggara Barat
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Analisis Kemiskinan Partisipatoris (AKP)
Dengan telah disusunnya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di Indonesia, muncul kebutuhan akan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) melalui proses inklusif dengan menerapkan analisis kemiskinan partisipatoris (AKP). Kajian ini merupakan uji coba upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan AKP dan memanfaatkan hasilnya sebagai salah satu masukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah, termasuk SPKD.
Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
