Pertumbuhan ekonomi digital telah membentangkan jalan pembangunan global, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, Indonesia telah diprediksi akan menjadi pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2025. Situasi ini telah membangkitkan antusiasme banyak pihak, terlebih sejak meluasnya layanan digital, terutama di bidang perdagangan elektronik, yang membantu menghubungkan lebih banyak produsen ke lebih banyak konsumen dan meningkatkan peluang kerja. Tak mau ketinggalan, pemerintah juga mengandaikan penggunaan e-government, smart city, dan e-tax untuk meningkatkan layanan publik.

Akan tetapi, banyak analis berpendapat bahwa kontribusi ekonomi baru ini terhadap PDB masih rendah, sembari mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur fisik dan nonfisik (yakni adaptabilitas peraturan). Kini kian jelas terlihat betapa perkembangan baru ini telah mendisrupsi peraturan-peraturan formal yang selama ini dikenal kaku. Kakunya peraturan-peraturan ini sendiri sebetulnya berpotensi mematikan inovasi. 

Inisiatif SMERU untuk menghadirkan bukti berbasis penelitian dalam wacana kebijakan ini juga didorong oleh komunikasi langsung dengan beberapa perusahaan perdagangan elektronik, yang mendekati SMERU agar melakukan studi yang mengukur dampak sosial dari kegiatan usaha mereka serta interaksi dengan sejumlah perusahaan rintisan. Setidaknya dua pelajaran dapat dipetik: (1) kesiapan dan adaptabilitas kebijakan, bidang yang banyak aspeknya masih perlu diatur, diatur secara berlebihan atau justru kurang cukup diatur; dan (2) keinklusifan ekonomi baru ini: makin melebarnya kesenjangan digital versus penjangkauan kelompok yang  terpinggirkan. Mengingat sebagian besar penelitian berfokus pada pertumbuhan ekonomi digital, SMERU dapat mengisi kekosongan dua bidang tersebut di atas.