Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kesempatan untuk meningkatkan profil kerja pengasuhan/perawatan tak berbayar dalam wacana kebijakan publik. Studi ini merupakan bagian dari studi global yang diselenggarakan oleh the Institute of Development Studies (IDS). Studi ini, yang dilakukan di Indonesia dan Bangladesh, mencoba untuk melihat perbedaan kondisi politik yang menjadi penyebab para pemangku kebijakan mengakui atau mengabaikan pentingnya kerja pengasuhan/perawatan tak berbayar.
Di berbagai kelompok masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, kerja pengasuhan/perawatan masih dianggap sepele. Akibatnya, aktivitas kerja pengasuhan/perawatan (terutama yang tak berbayar) tidak dihargai secara ekonomis dan tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini mengabaikan kontribusi kerja pengasuhan/perawatan terhadap rumah tangga dan perekonomian nasional, serta kualitas perawatan dan kesejahteraan perempuan dan anak.
Studi literatur ini mengungkapkan bahwa isu kerja pengasuhan/perawatan tak berbayar jarang diperhitungkan dalam diskusi kebijakan pembangunan. Hal ini disebabkan beberapa alasan, diantaranya (i) secara umum kerja pengasuhan/perawatan tak berbayar masih dilihat sebagai isu rumah tangga, (ii) pembagian tenaga kerja berdasarkan gender masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia, (iii) tidak ada definisi yang jelas tentang kerja pengasuhan/perawatan tak berbayar, dan (iv) belum terlihat usaha nyata untuk menghargai kerja pengasuhan/perawatan tak berbayar. Meskipun demikian, kerja pengasuhan/perawatan telah dimasukkan dalam beberapa kebijakan, seperti perluasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penyediaan fasilitas air dan sanitasi, meskipun tidak diperhitungkan pada tahap perencanaan pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut.
Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan dukungan yang dapat meningkatkan profil kerja pengasuhan/perawatan di dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagai bentuk dari hak perempuan, kesetaraan gender, dan pembangunan nasional serta faktor-faktor yang menghalanginya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait–pemerintah dan institusi non-pemerintah–di tingkat nasional serta perempuan miskin di tiga desa di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Banjar selama 2012–2014. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Statistik Indonesia.
- Tingkat nasional: wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan dari pemerintah dan institusi non-pemerintah dan SUSENAS.
- Tingkat subnasional: wawancara dengan perempuan miskin di tiga desa di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan).
