Our Expertise
- manifestasi kemandirian desa,
- pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan
- alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa.
Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan.* Namun, desa masih menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan RPJM Desa.
Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Untuk menangani krisis tersebut, pemerintah telah menerapkan program-program jaring pengaman sosial (JPS) yang mencakup, antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, dan pemotongan tagihan listrik.
SMP terbuka (SMPT) merupakan pendidikan formal alternatif untuk memperluas akses tamatan sekolah dasar (SD) atau sederajat yang mengalami berbagai kendala untuk melanjutkan pendidikan ke SMP reguler. Di Indonesia, SMPT dirintis pada tahun ajaran 1979/1980.
Di sebagian daerah di Indonesia, upaya pengendalian penyebaran pandemi COVID-19 telah diikuti dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Sebagai akibatnya, guru dan murid dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan pada proses belajar-mengajar. Pada praktiknya, penerapan kebijakan tersebut sangat bervariasi dan dipengaruhi berbagai faktor.
