Studi baseline Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku— menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di Gorontalo, dari sisi supply (penawaran), temuan menunjukkan bahwa pelibatan OMS GEDSI di Provinsi Gorontalo masih berfokus pada tahap perencanaan, terutama melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum konsultatif lainnya. Seperti di banyak daerah lain, proses penganggaran berada di luar ruang partisipasi publik, sehingga membatasi pengaruh OMS terhadap alokasi sumber daya. Mekanisme perencanaan tematik khusus GEDSI belum terlembagakan secara konsisten; integrasi isu GEDSI lebih banyak dilakukan melalui kerangka RAD SDGs dan dokumen perencanaan sektoral, namun belum didukung oleh forum tematik yang kuat dan berkelanjutan. Keterbukaan dokumen perencanaan relatif tersedia, tetapi pemanfaatannya oleh OMS masih terbatas karena kendala akses, literasi kebijakan, dan kapasitas teknokratis. Dari sisi demand (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di Gorontalo menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih berada pada tahap awal hingga menengah, dengan kekuatan pada komitmen isu dan kedekatan dengan komunitas dampingan, tetapi menghadapi keterbatasan pada legalitas, pendanaan, dan kapasitas sumber daya manusia. Visibilitas publik dan kemampuan advokasi berbasis data relatif lemah. Kebutuhan utama OMS GEDSI di Gorontalo terletak pada penguatan kapasitas individu dan kelembagaan, khususnya dalam memahami siklus perencanaan dan penganggaran daerah, menyusun argumen kebijakan berbasis data, serta membangun jejaring kolaborasi yang lebih strategis dengan OPD kunci. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS–pemerintah daerah di Gorontalo yang masih bersifat sederhana dan sangat bergantung pada relasi personal serta proyek jangka pendek. Temuan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan GEDSI di Gorontalo menghadapi tantangan struktural pada sisi kapasitas dan kelembagaan. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas teknokratis OMS, pengembangan model kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta pemanfaatan kerangka perencanaan yang sudah ada—seperti RAD SDGs—sebagai pintu masuk untuk memperkuat integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran daerah Gorontalo.

Saran Sitasi:

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) ‘Laporan Studi Baseline Provinsi Gorontalo: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.’ Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA [tanggal akses].