Studi baseline Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Temuan di Maluku menunjukkan dari sisi supply (penawaran), pelibatan OMS GEDSI di Maluku masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sementara proses penganggaran berada di luar ruang partisipasi publik dan sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif daerah. Mekanisme perencanaan tematik khusus GEDSI belum terlembagakan secara formal di tingkat provinsi; pengarusutamaan GEDSI lebih banyak bergantung pada inisiatif sektoral dan dukungan mitra pembangunan. Kondisi geografis Maluku yang tersebar dan didominasi wilayah laut memperbesar tantangan koordinasi lintas pulau serta meningkatkan biaya partisipasi OMS, sehingga membatasi intensitas dan kesinambungan kolaborasi. Ketersediaan dokumen perencanaan relatif ada, namun aksesibilitas dan pemanfaatannya oleh OMS masih terbatas. Dari sisi demand (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di Maluku menunjukkan bahwa jejaring komunitas dan relasi lokal merupakan kekuatan utama, khususnya melalui kerja sama dengan aktor berbasis komunitas dan lembaga keagamaan. Namun, OMS masih menghadapi keterbatasan pada kapasitas sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, dan kemampuan advokasi teknokratis, termasuk dalam memahami dokumen perencanaan dan mengaitkan isu GEDSI dengan kerangka anggaran daerah. Tantangan logistik dan jarak geografis memperkuat kesenjangan kapasitas antarwilayah dan antarorganisasi. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS– pemerintah daerah di Maluku yang umumnya bersifat kontekstual, berbasis relasi, dan bergantung pada dukungan proyek jangka pendek. Temuan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan GEDSI di Maluku sangat dipengaruhi oleh konteks kepulauan dan keterbatasan kapasitas sistem. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas teknokratis OMS, pengembangan model kolaborasi yang adaptif terhadap konteks kepulauan, serta pemanfaatan jejaring komunitas dan kelembagaan yang sudah ada sebagai pintu masuk untuk memperkuat integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Maluku.

Saran Sitasi:

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) ‘Laporan Studi Baseline Provinsi Maluku: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.’ Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA [tanggal akses].