Studi baseline Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Temuan di NTB menunjukkan dari sisi supply (penawaran), pelibatan OMS GEDSI di NTB relatif lebih mapan pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), termasuk keberadaan mekanisme tematik tertentu yang membuka ruang diskusi isu perempuan dan anak. Namun demikian, proses penganggaran tetap berada di luar ruang partisipasi publik, sehingga pengaruh OMS terhadap alokasi anggaran masih terbatas. Pengarusutamaan GEDSI di NTB telah terintegrasi dalam beberapa dokumen perencanaan daerah, tetapi konsistensinya antarOPD masih bervariasi dan sangat bergantung pada komitmen sektor terkait. Ketersediaan dokumen perencanaan relatif baik, meskipun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya merata. Dari sisi demand (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di NTB menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan jejaring relatif lebih kuat dibanding beberapa provinsi lain, terutama pada OMS yang telah lama bekerja pada isu perempuan dan perlindungan sosial. Namun, kesenjangan masih terlihat pada kapasitas teknokratis, khususnya dalam analisis anggaran, pemanfaatan data, dan penerjemahan isu GEDSI ke dalam bahasa kebijakan dan program daerah. OMS disabilitas menghadapi tantangan tambahan terkait visibilitas dan akses dalam forum perencanaan. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS–pemerintah daerah di NTB yang relatif lebih berkembang, namun sebagian besar masih bersifat sektoral dan bergantung pada proyek atau inisiatif tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan GEDSI di NTB telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup kuat, tetapi masih memerlukan penguatan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak kebijakan. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas kolaborasi lintas sektor, penguatan advokasi berbasis data dan analisis anggaran, serta peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas mekanisme perencanaan agar integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran daerah NTB dapat berlangsung lebih konsisten dan berkelanjutan.

Saran Sitasi:

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) ‘Laporan Studi Baseline Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.’ Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA [tanggal akses].