Studi baseline Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Temuan di NTT menunjukkan dari sisi supply (penawaran), pelibatan OMS GEDSI di NTT masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sementara proses penganggaran berada di luar ruang partisipasi publik dan menjadi kewenangan eksekutif serta legislatif daerah. Mekanisme perencanaan tematik khusus GEDSI belum terlembagakan secara konsisten di tingkat provinsi; integrasi isu GEDSI lebih banyak bergantung pada inisiatif sektoral dan dukungan mitra pembangunan. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau dengan keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi memperbesar biaya partisipasi dan menyulitkan koordinasi lintas wilayah, sehingga membatasi kesinambungan kolaborasi. Ketersediaan dokumen perencanaan relatif ada, namun aksesibilitas dan pemanfaatannya oleh OMS masih terbatas. Dari sisi demand (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di NTT menunjukkan bahwa jejaring komunitas dan kedekatan dengan kelompok dampingan merupakan kekuatan utama, khususnya dalam isu perempuan, anak, dan kelompok rentan di wilayah pedesaan. Namun, OMS masih menghadapi keterbatasan signifikan pada kapasitas sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, dan kemampuan advokasi teknokratis, termasuk dalam memahami dokumen perencanaan daerah, menggunakan data, dan mengaitkan isu GEDSI dengan kerangka anggaran. OMS disabilitas menghadapi tantangan tambahan terkait akses, stigma sosial, dan keterbatasan ruang partisipasi. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS–pemerintah daerah di NTT yang umumnya bersifat kontekstual, berbasis proyek, dan sangat bergantung pada dukungan mitra pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan GEDSI di NTT sangat dipengaruhi oleh tantangan struktural layanan dasar dan kondisi geografis. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas teknokratis OMS, pengembangan model kolaborasi yang adaptif terhadap konteks kepulauan dan pedesaan, serta peningkatan aksesibilitas informasi dan mekanisme perencanaan yang inklusif agar integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi NTT dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran Sitasi:

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) ‘Laporan Studi Baseline Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.’ Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA [tanggal akses].