Kondisi Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik pada Era Desentralisasi di Indonesia pada 2006: Temuan Survei Tata Kelola Pemerintahan dan Desentralisasi 2 (GDS2)

Wenefrida Widyanti, Asep Suryahadi

Penerjemah:
Justin Sodo

Editor:
Liza Hadiz

 

ABSTRAK

Survei Tata Kelola Pemerintahan dan Desentralisasi (GDS) bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah dan kebijakan desentralisasi. GDS dirancang untuk memprakarsai pangkalan data yang akan digunakan dalam evaluasi tersebut. Mirip dengan rangkaian GDS sebelumnya, GDS2 ini merupakan perpaduan dari survei rumah tangga, fasilitas kesehatan dan pendidikan publik, praktik kesehatan swasta, kepala dusun, dan pejabat tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota. Survei ini dilaksanakan di 133 kabupaten/kota dan secara total, sekitar 32.000 responden diwawancarai.

Laporan ini mengetengahkan evaluasi terhadap berbagai aspek akses rumah tangga kepada layanan publik, terutama kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Aspek sosial lain juga dibahas dalam analisis ini, seperti kondisi keamanan, partisipasi sosial dan politik, dan konflik. Selain itu, GDS2 juga mencakup evaluasi program Pemerintah Pusat yang terkait dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Analisis survei dipilah menurut tiga proyek Bank Dunia, yakni Proyek Bantuan bagi Daerah Miskin dan Tertinggal (SPADA); Proyek Prakarsa Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan Daerah/P2PTD (ILGRP); dan Program Pembaruan dan Pembangunan Sektor Perkotaan (USDRP), yang diakomodasi dalam rancangan penetapan sampel GDS2.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan, desentralisasi, evaluasi PKPS-BBM

Bagikan laman ini

Penulis 
Wenefrida Dwi Widyanti
Asep Suryahadi
Penulis
Wenefrida Dwi Widyanti
Penyunting 
Penerjemah 
Wilayah Studi 
Nasional
Tipe Publikasi 
Laporan
Ikon PDF Download (1.75 MB)