Pada tingkat global, 2015 merupakan tahun terakhir Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan awal berlakunya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai sebuah agenda pembangunan global baru. Pada tingkat nasional, 2015 merupakan tahun permulaan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan sejumlah dana khusus bagi desa-desa di Indonesia agar mereka bisa membiayai program pembangunan mereka sendiri. Menanggapi perkembangan-perkembangan ini, SMERU telah melakukan studi mengenai kedua topik tersebut guna memberikan masukan-masukan kepada pemerintah.

Selanjutnya, SMERU terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan dengan Pemerintah Pusat. Kami menyiapkan tiga memorandum yang menyoroti sejumlah opsi kebijakan reformasi subsidi untuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan sinergi antara SMERU dan pemerintah sebagai bagian dari upaya kami untuk mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti yang promasyarakat miskin melalui penelitian. Selain itu, SMERU terus berupaya meningkatkan hubungan dengan pemerintah daerah dan lembaga akademis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung secara khusus meminta masukan dan saran SMERU mengenai terentaskannya masyarakat miskin dari program-program bantuan tunai bersyarat dan dukungan penghidupan. Hal ini menunjukkan upaya SMERU untuk terlibat dalam dialog dan komunikasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan di tingkat subnasional. Beberapa universitas dari Indonesia dan negara lain juga mengundang staf SMERU untuk menjadi dosen tamu atau memfasilitasi lokakarya tentang metodologi penelitian dan analisis data.

Mencari peluang dukungan pendanaan amatlah penting bagi keberlanjutan SMERU. Karena itu, SMERU terus menggali sumber-sumber pendanaan baru, termasuk dari sektor swasta. Sebagai bagian dari upaya ini, SMERU menjajaki kemungkinan untuk membentuk kemitraan dengan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyerahkan proposal untuk mengevaluasi program CSR sebuah BUMN lainnya. Selain itu, SMERU menghadapi meningkatnya persaingan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, dari lembaga-lembaga penelitian yang telah ada maupun yang baru tumbuh selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menyiratkan bahwa, selain isu pendanaan, SMERU juga perlu meningkatkan kualitas penelitiannya, hubungannya dengan berbagai pemangku kepentingan, dan keterlibatannya dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis SMERU dan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki praktik manajemennya dan meningkatkan kapasitas keorganisasiannya, pada 2015 SMERU mulai mengembangkan strategi sumber daya manusianya dengan bantuan seorang konsultan. Strategi ini diharapkan dapat memperbaiki praktik-praktik SMERU dalam merekrut, mengembangkan, mempertahankan, dan memberhentikan staf serta menyesuaikan antara keterampilan staf dan persyaratan untuk jabatan mereka.
 
Laporan ini memotret kerja-kerja SMERU sepanjang tahun lalu. Kami sangat bangga atas apa yang telah kami capai dan menantikan perjalanan mendatang. Saya menyampaikan aspirasi setulusnya kepada semua staf atas kerja keras dan dedikasinya. Kami juga berterima kasih kepada Pembina dan Pengawas SMERU atas dukungannya yang terus-menerus. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada KSI-DFAT, UNICEF, PRSFDFAT, MAMPU-DFAT, KOMPAK-DFAT, Bappenas, FHI SOLUTIONS LLC, dan Bank Dunia atas semua dukungan yang tanpanya tidak mungkin semua ini bisa kami capai,