Komitmen untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata merupakan agenda besar pembangunan di seluruh dunia. Komitmen ini terangkum dalam Sustainable Development Goal (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan dan 169 target turunan; dengan target utama menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Agenda baru SDGs ini dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang inklusif. Dengan tujuan dan target yang lebih banyak, tentunya tantangan yang dihadapi dalam usaha pencapaian SDGs akan lebih berat.

Menanggapi tantangan ini, Bappenas selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia meminta SMERU melakukan kajian pencapaian MDGs dan kesiapan menuju SDGs di Indonesia. Studi ini memberikan pembelajaran dan masukan, khususnya bagi Pemerintah Pusat, dalam hal perencanaan, penganggaran, dan koordinasi pelaksanaan SDGs. Selain itu, SMERU terlibat dalam proses perumusan berbagai kebijakan dengan Bappenas melalui, antara lain, diskusi-diskusi perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Pada kesempatan lain, hasil temuan studi baseline (awal) UU Desa dijadikan bagian dari modul pelatihan untuk pendamping desa yang disusun oleh Bappenas.

Saat ini, isu ketimpangan antardaerah di Indonesia juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pengurangan ketimpangan yang tinggi makin penting untuk dilakukan agar target pengentasan kaum miskin yang tertuang dalam RPJMN dan SDGs dapat tercapai. Pada akhir 2016, SMERU menyiapkan concept note (catatan konsep) terkait isu ketimpangan di Indonesia untuk memenuhi permintaan staf khusus Kantor Staf Presiden (KSP). Hal ini menunjukkan komitmen SMERU untuk proaktif memberi masukan mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

SMERU terus berupaya untuk terlibat dalam dialog dan komunikasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan di tingkat subnasional. Terkait hal ini, pada Maret 2016, SMERU, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, mengadakan “Lokakarya Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. Acara ini bertujuan membangun dialog kebijakan yang konstruktif serta membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi SMERU untuk berdiskusi dan memperkenalkan kegiatan penelitian dan publikasi SMERU, khususnya studi-studi SMERU yang pernah dilakukan di Kota Surakarta dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan keberlanjutan finansial, SMERU mulai mengembangkan rencana bisnis yang difokuskan pada pengembangan kapasitas internal organisasi dan memperluas kerja sama dengan pihak eksternal. Rencana bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SMERU dalam mengelola sumber-sumber pendanaan secara berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian dengan memperbesar proporsi dana yang bersumber dari dana hibah kompetitif.

Menutup tahun 2016, SMERU melakukan studi banding ke beberapa lembaga penelitian di Yogyakarta, yaitu SurveyMETER, PSKK UGM, PKMK FK UGM, IRE, IDEA, dan HRC. Kegiatan ini bertujuan mendalami konsep dan praktik-praktik terkait pengembangan organisasi secara berkelanjutan di lembaga-lembaga tersebut. Pembelajaran dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman manajemen dan staf SMERU dalam mengambil berbagai keputusan strategis untuk mendorong kemandirian Lembaga.

Laporan ini memotret ruang lingkup kerja kami sepanjang 2016 yang tidak mungkin dapat kami capai tanpa dedikasi, komitmen, dan profesionalitas seluruh staf SMERU. Kami sangat bangga atas apa yang telah kami capai dan menantikan perjalanan yang akan datang.