Indonesia perlu terus memperkuat komitmennya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk mendengarkan suara mereka dalam perumusan kebijakan. Pengukuran kesejahteraan subjektif anak merupakan istilah dan konsep baru di Indonesia yang mempertimbangkan perspektif anak dalam melihat kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Pada 2017, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, dan UNICEF dalam kerja sama dengan Universitas Islam Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan Survei Kebahagiaan Anak di Jawa Barat. Meskipun secara umum anak-anak menunjukkan bahwa mereka merasa bahagia, terdapatlebih dari 200.000 anak yang merasa sangat tidak bahagia. Dengan visi “Jabar Juara”, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan kebahagiaan anak melalui berbagai program dan target. Pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) dan keterlibatannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) diharapkan dapat mewadahi suara anak dalam perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi, penelitian SMERU menemukan bahwa pendapat dan aspirasi anak sering kali tidak didengarkan dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagai masukan untuk perbaikan, catatan kebijakan ini merekomendasikan empat strategi berikut yang dapat ditempuh Pemprov Jabar melalui penyusunan kebijakan berbasis perspektif anak.

• Tingkatkan kinerja FAD dengan melibatkannya dalam proses penyusunan kebijakan.
• Tingkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah, aktor nonpemerintah, keluarga/orang tua, serta masyarakat umum terkait hak anak.
• Adakan survei berorientasi anak secara berkala sebagai basis kebijakan.
• Optimalkan kolaborasi dengan aktor nonpemerintah dalam pengarusutamaan kebijakan anak.

Saran sitasi:

Alifia, Ulfah, Made Anthony Iswara, dan R. Ricky Firmansyah (2023) ‘Mendorong Penyusunan Kebijakan Berbasis Perspektif Anak untuk Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Jawa Barat.’ Catatan Kebijakan No. 2/Agu/2023. Jakarta: The SMERU Research Institute.