Buletin SMERU edisi ini mencermati efektivitas pengintegrasian pendekatan pemberdayaan perempuan ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus utama pada program-program perlindungan sosial.

Di sini kami mencoba melihat apakah program-program penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM dan PKH, yang memasukkan komponen pemberdayaan perempuan ke dalam rancangan programnya mampu membantu mentransformasikan ketimpangan gender menjadi suatu kondisi yang lebih berkesetaraan gender ataukah malah menguatkan peran tradisional perempuan serta relasi-relasi kekuasaan berbasis gender yang masih berjalan. Lebih jauh, lalu bagaimana seharusnya kita mulai mengembangkan rancangan-rancangan program dan kebijakan-kebijakan yang dapat secara efektif menyikapi kerentanan-kerentanan spesifik gender, mengingat kenyataan bahwa perempuan dan laki-laki mengalami dampak sosial-ekonomi berbeda? Terakhir, bagaimana kita bisa bergerak ke arah sebuah agenda perlindungan sosial yang peka gender?

Berdasarkan studi-studi SMERU, satu pelajaran penting yang dapat dipetik ialah bahwa untuk merancang kebijakan perlindungan sosial yang diharapkan akan berdampak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan, kita perlu beranjak melampaui kebijakan-kebijakan yang hanya menjangkau kebutuhan mendesak kaum perempuan menuju kebijakan-kebijakan yang akan mengurangi ketimpangan gender secara mendasar. Ini berarti, antara lain, mempertanyakan secara kritis pembagian kerja berdasarkan gender serta norma-norma lain yang kini berlaku. Dengan cara ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang kesetaraan gender, yang dapat membantu menetapkan arah dan tujuan kebijakan, dapat dibangun.

Mengenai arah kebijakan, Rebbeca Holmes–dalam artikel Opini pada edisi ini–menguraikan tantangan-tantangan ekonomi-politik dalam pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta menyediakan sebuah kerangka untuk menyikapi tantangan-tantangan ini.

Kami menutup edisi ini dengan cerita dari Sanggar Suara Perepuan tentang kerja advokasinya seputar isu kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai sebuah contoh tentang mekanisme-mekanisme berbasis masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka melindungi kelompok-kelompok rentan.