Jambi

Indonesia

Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa

Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang dimulai pada 2018 untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa menimbulkan beberapa permasalahan.

Memfungsikan Kembali RPJM Desa

Kewajiban desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sejatinya bukan bersifat legalformal semata. RPJM Desa secara substantif perlu dibuat karena ia merupakan
  • manifestasi kemandirian desa,
  • pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan
  • alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa.
  

Menyederhanakan RPJM Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan.* Namun, desa masih menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan RPJM Desa.

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19: Cerita dari Desa

  • Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan oleh desa memberi indikasi kemampuan desa dalam mengelola program bantuan sosial secara transparan dan akuntabel.
  • Kunci utamanya adalah musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif.
  • Dibutuhkan kehadiran para pendamping program BLT-DD sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap proses demokrasi dalam musyawarah desa.

Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Laporan Endline

Laporan studi endline ini merangkum keseluruhan kegiatan studi pemantauan pelaksanaan UU Desa selama kurang lebih tiga tahun di sepuluh desa di Ngada, Wonogiri, Banyumas, Batanghari, dan Merangin.

Studi Tematik Undang-Undang Desa Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa

Studi kualitatif ini melihat aspek supply (ketersediaan) dan demand (kebutuhan) pendampingan, yaitu mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan desa dalam hal pendampingan dan menelusuri sejauh mana ketersediaan pendamping di tingkat supradesa dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mencocokkan supply dan demand dilakukan dengan cara mencocokkan RPJM Desa dan RPJMD, selain mencocokkan mimpi-mimpi kepala desa dengan peta ketersediaan pendamping di kabupaten. Secara umum, studi ini menemukan bahwa terdapat cukup banyak demand akan pendamping yang belum terpenuhi.

Laporan Studi Kasus Undang-Undang Desa: Menelusuri Manfaat Belanja Desa

Studi kualitatif ini bertujuan menggali informasi mengenai proses perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2015 dan 2016, serta menelusuri penggunaan Dana Desa pada kedua tahun anggaran tersebut dan manfaatnya bagi warga desa secara umum dan kelompok marginal secara khusus. Studi ini menemukan bahwa kegiatan infrastruktur mendominasi belanja desa. Dengan kata lain, kegiatan pemberdayaan mendapatkan perhatian yang sangat minim. Bahkan, ada beberapa desa yang sama sekali tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan, terutama pada 2015.

Mengefektifkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Terungkapnya berbagai kasus penyelewengan anggaran di sejumlah daerah menunjukkan bahwa praktik pengawasan oleh supradesa selama ini masih memiliki kelemahan. Catatan kebijakan ini merekomendasikan model pengawasan desa oleh masyarakat yang mengadopsi empat prinsip akuntabilitas sosial: relevansi, publisitas, penyanggahan, dan penegakan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pengawasan dapat lebih efektif dan substantif daripada terjebak pada urusan administratif.

Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Baseline

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan UU ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Studi ini merupakan studi awalan sebagai bagian dari studi longitudinal tiga tahun.

Memperlancar Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Meski pada 2017 penyaluran Dana Desa (DD) telah memasuki tahun ketiga, keterlambatan penyaluran dan pencairan terus terjadi dan berpotensi mengurangi kualitas pembelanjaan DD. Dilema yang dihadapi adalah membangun mekanisme yang sederhana sesuai kapasitas desa, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas.

Bagikan laman ini