Latar Belakang
Informasi studi hanya tersedia dalam bahasa Inggris.
Publikasi Terkait
Mengoptimalkan Pendampingan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa
Desember 2019
Pendampingan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga profesional yang bertugas mendampingi desa dalam pemberdayaan dan...
Menyederhanakan RPJM Desa
November 2019
Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan...
Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa
November 2019
Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang dimulai pada 2018 untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa menimbulkan beberapa permasalahan. Hal ini berkaitan dengan sebagian ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) PKT yang (i) menyebabkan inefisiensi anggaran, (ii)...
Memfungsikan Kembali RPJM Desa
Oktober 2019
Kewajiban desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sejatinya bukan bersifat legalformal semata. RPJM Desa secara substantif perlu dibuat karena ia merupakan
manifestasi kemandirian desa,
pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan...
Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Laporan Endline
Mei 2019
Laporan studi endline ini merangkum keseluruhan kegiatan studi pemantauan pelaksanaan UU Desa selama kurang lebih tiga tahun di sepuluh desa di Ngada, Wonogiri, Banyumas, Batanghari, dan Merangin. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, studi ini menjawab tiga pertanyaan penelitian,...
Studi Tematik Undang-Undang Desa: Merancang Strategi dan Skenario Pendampingan di Desa
April 2019
Studi kualitatif ini melihat aspek supply (ketersediaan) dan demand (kebutuhan) pendampingan, yaitu mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan desa dalam hal pendampingan dan menelusuri sejauh mana ketersediaan pendamping di tingkat supradesa dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mencocokkan...
Laporan Studi Kasus Undang-Undang Desa: Menelusuri Manfaat Belanja Desa
Maret 2019
Studi kualitatif ini bertujuan menggali informasi mengenai proses perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2015 dan 2016, serta menelusuri penggunaan Dana Desa pada kedua tahun anggaran tersebut dan manfaatnya bagi warga desa secara umum dan kelompok marginal secara khusus. Studi ini menemukan...
Mengefektifkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat
April 2018
Terungkapnya berbagai kasus penyelewengan anggaran di sejumlah daerah menunjukkan bahwa praktik pengawasan oleh supradesa selama ini masih memiliki kelemahan. Catatan kebijakan ini merekomendasikan model pengawasan desa oleh masyarakat yang mengadopsi empat prinsip akuntabilitas sosial: relevansi,...
Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Baseline
April 2018
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan UU...
Memperlancar Penyaluran dan Pencairan Dana Desa
September 2017
Meski pada 2017 penyaluran Dana Desa (DD) telah memasuki tahun ketiga, keterlambatan penyaluran dan pencairan terus terjadi dan berpotensi mengurangi kualitas pembelanjaan DD. Dilema yang dihadapi adalah membangun mekanisme yang sederhana sesuai kapasitas desa, sekaligus menegakkan prinsip...
Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa
Agustus 2016
Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) memberi kewenangan yang lebih luas dan anggaran lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan,...
Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa
Desember 2015
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari...
Penasihat
Koordinator
Anggota Tim
Status
Selesai
Tahun Penyelesaian
2018
Pemberi Dana Proyek
World Bank
Jenis Jasa
Wilayah Studi
