Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang bervariasi.