Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan UU ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Studi ini merupakan studi awalan sebagai bagian dari studi longitudinal tiga tahun. Studi ini memantau bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas) pada tahun awal pelaksanaan UU Desa. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, observasi langsung, transek, dan pengumpulan dokumen. Lokasi studi berada di sepuluh desa pada sembilan kecamatan di lima kabupaten pada tiga provinsi di Indonesia. Ada tiga temuan utama dalam studi awalan ini. Pertama, praktik tata kelola yang baik sudah berjalan dengan beberapa variasi antar wilayah studi. Kedua, praktik tata kelola pemerintahan desa belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok marginal. Terakhir, peran lembaga di luar desa dalam membantu proses tata kelola pemerintahan desa belum optimal. Oleh karena itu, beberapa hal yang direkomendasikan berdasarkan temuan tersebut, antara lain a) sosialisasi UU Desa secara lebih luas dan merata ke masyarakat, BPD, dan lembaga-lembaga lain di desa; b) adanya regulasi Pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah memberikan pendampingan lebih intensif bagi pemerintah desa; dan c) Pendamping Desa diarahkan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal dalam proses pembangunan desa.