Jawa Tengah

Indonesia

UMKM yang Dimiliki/Dijalankan Laki-Laki dan Perempuan, serta Respons Kebijakan Pemerintah terhadap COVID-19 di Indonesia

Publikasi ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa

Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang dimulai pada 2018 untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa menimbulkan beberapa permasalahan.

Memfungsikan Kembali RPJM Desa

Kewajiban desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sejatinya bukan bersifat legalformal semata. RPJM Desa secara substantif perlu dibuat karena ia merupakan
  • manifestasi kemandirian desa,
  • pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan
  • alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa.
  

Menyederhanakan RPJM Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan.* Namun, desa masih menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan RPJM Desa.

 

PENELITIAN

KAMI

 

  
Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kontribusi program KOMPAK fase kedua melalui bidang akuntabilitas sosial

Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Umum: Studi Endline

Studi ini merupakan bagian dari studi MAMPU, yaitu studi longitudinal yang dilakukan selama enam tahun (2014–2020) melalui kerja sama antara Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) dan The SMERU Research Institute. Studi ini bertujuan mendokumentasikan perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan umum pada lima tema penghidupan dari dua sisi, yaitu ketersediaan layanan dan perilaku perempuan miskin dalam mengakses layanan, sepanjang 2017–2019.

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19: Cerita dari Desa

  • Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan oleh desa memberi indikasi kemampuan desa dalam mengelola program bantuan sosial secara transparan dan akuntabel.
  • Kunci utamanya adalah musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif.
  • Dibutuhkan kehadiran para pendamping program BLT-DD sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap proses demokrasi dalam musyawarah desa.
 

PENELITIAN

KAMI

 

  
Studi ini bertujuan mempelajari bagaimana sistem pendidikan di negara berkembang mengatasi krisis pembelajaran. 

Bagikan laman ini