Jawa Tengah

Indonesia

Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 1: Akses Perempuan Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial

Dengan mempelajari akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial di lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Kubu Raya, Pangkajene dan Kepulauan, serta Timor Tengah Selatan) pada 2014 dan 2017, studi ini berupaya menangkap perubahan yang terjadi pada akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial. Program JKN-KIS mendapat perhatian tersendiri dalam laporan ini dibandingkan dengan program perlindungan sosial lainnya dari pemerintah.

Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan

Dengan mempelajari upaya-upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga di lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan) pada 2014 dan 2017, studi ini berupaya menangkap perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tiga tahun terakhir.

Kemiskinan Multidimensi pada Anak di Indonesia

Penanggulangan kemiskinan secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ditentukan, antara lain, oleh ketepatan kebijakan dan penargetannya. Unit target kebijakan dapat berupa masyarakat, keluarga, atau individu yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin.

Mengefektifkan Pengawasan Desa oleh Masyarakat

Terungkapnya berbagai kasus penyelewengan anggaran di sejumlah daerah menunjukkan bahwa praktik pengawasan oleh supradesa selama ini masih memiliki kelemahan. Catatan kebijakan ini merekomendasikan model pengawasan desa oleh masyarakat yang mengadopsi empat prinsip akuntabilitas sosial: relevansi, publisitas, penyanggahan, dan penegakan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, pengawasan dapat lebih efektif dan substantif daripada terjebak pada urusan administratif.

Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Baseline

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan UU ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Studi ini merupakan studi awalan sebagai bagian dari studi longitudinal tiga tahun.

Memperlancar Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Meski pada 2017 penyaluran Dana Desa (DD) telah memasuki tahun ketiga, keterlambatan penyaluran dan pencairan terus terjadi dan berpotensi mengurangi kualitas pembelanjaan DD. Dilema yang dihadapi adalah membangun mekanisme yang sederhana sesuai kapasitas desa, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas.

Biografi Kepala Desa, Kemenangan Pilkades, dan Kinerja dalam Pemerintahan Desa: Suatu Analisis

Artikel ini memuat tulisan Rendy Adriyan Diningrat (Peneliti the SMERU Research Institute) yang menganalisis sejauh mana biografi kepala desa berkaitan dengan kemenangan pemilihan kepala desa (pilkades) dan kinerjanya dalam pemerintahan desa. Artikel tersebut dimuat dalam Buku "Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan." yang diterbitkan oleh AKATIGA, Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Sajogyo Institute.

Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap BBM pada penghidupan perempuan miskin, khususnya pada aspek-aspek penghidupan yang menjadi tema kerja MAMPU. Dengan mempelajari kehidupan perempuan miskin pada lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan), studi ini mendapatkan pemahaman mendalam terkait dampak perubahan kebijakan subsidi BBM terhadap dinamika penghidupan perempuan pada tema-tema penghidupan terkait.

Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa

  • Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) memberi kewenangan yang lebih luas dan anggaran lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
  • Penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
  • Lembaga yang secara spesifik ditugasi UU Desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan mempelajari kehidupan perempuan miskin pada lima tema, yaitu akses terhadap perlindungan sosial, pekerjaan, perempuan pekerja migran, kesehatan reproduksi ibu, dan kekerasan terhadap perempuan (khususnya kekerasan dalam rumah tangga/KDRT).

Bagikan laman ini