Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap BBM pada penghidupan perempuan miskin, khususnya pada aspek-aspek penghidupan yang menjadi tema kerja MAMPU (akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial, akses perempuan pada pekerjaan, migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, kesehatan reproduksi ibu, dan kekerasan terhadap perempuan).

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru pada penetapan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sejak 1 Januari 2015. Perubahan kebijakan subsidi dalam bentuk kenaikan harga BBM memang memberikan dampak yang positif dalam menahan laju konsumsi BBM masyarakat sekaligus dalam penghematan anggaran pemerintah. Namun di sisi lain, kenaikan harga BBM memberikan dampak pada kenaikan harga komoditas yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Untuk meminimalisasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menyiapkan paket program perlindungan sosial 2014. Paket program tersebut terdiri atas Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa paket program sejenis ini cukup berhasil meringankan beban masyarakat miskin dalam jangka pendek. Meskipun demikian, akses masyarakat miskin terhadap paket program terkait masih menjadi masalah yang serius. Secara khusus, perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding laki-laki saat terjadi guncangan. Untuk mengetahui dampak perubahan kebijakan subsidi BBM terhadap penghidupan perempuan miskin, MAMPU dan The SMERU Research Institute melakukan sebuah studi modul. Studi ini secara khusus melihat dinamika kehidupan perempuan miskin saat terjadi perubahan kebijakan subsidi BBM sebagai bagian dari rangkaian penelitian longitudinal sepanjang 2014–2019.

Sebagai guncangan berskala nasional, perubahan kebijakan subsidi BBM ternyata memiliki intensitas dampak yang berbeda pada seluruh wilayah studi mengingat pada beberapa wilayah studi terdapat sumber guncangan lain yang berdampak lebih besar terhadap penghidupan masyarakat miskin. Terdapat indikasi adanya perbedaan dampak guncangan terhadap laki-laki dan perempuan, di mana partisipasi kerja perempuan turut meningkat sebagai implikasi adanya gangguan mata pencaharian pada sektor pekerjaan yang didominasi laki-laki. Keluarga yang dikepalai laki-laki (KKL) menjalankan strategi pengelolaan risiko dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan keluarga yang dikepalai perempuan (KKP). Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas dan karakteristik antara KKP dan KKL yang kemudian memengaruhi proses pengambilan keputusan terkait jumlah strategi pengelolaan risiko. Meskipun demikian, studi ini tidak menemukan adanya perbedaan yang sistematis terkait akses KKP dan KKL terhadap paket Program Perlindungan Sosial (PPS) 2014. Terkait dengan dampak PPS, studi ini menemukan bahwa PPS 2014 sangat sedikit pengaruhnya terhadap indikator penghidupan perempuan.