Nusa Tenggara Timur

Indonesia

Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa

Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang dimulai pada 2018 untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa menimbulkan beberapa permasalahan.

Memfungsikan Kembali RPJM Desa

Kewajiban desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sejatinya bukan bersifat legalformal semata. RPJM Desa secara substantif perlu dibuat karena ia merupakan
  • manifestasi kemandirian desa,
  • pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan
  • alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa.
  

Menyederhanakan RPJM Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan.* Namun, desa masih menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan RPJM Desa.

Dampak Pandemi Covid-19 pada Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Studi Kasus di Lima Wilayah di Indonesia

  • Pandemi COVID-19 secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak bawah lima tahun, di Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Maros, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang.
  • Perubahan pelaksanaan layanan gizi dan KIA di lima wilayah tersebut sudah mengacu pada pedoman layanan gizi dan KIA pada masa pandemi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mutakhir menyebabkan ketaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan di awal pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Ketakakuratan data ini terjadi karena tidak semua pemerintah kabupaten/kota melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala. Beberapa studi di Brasil menunjukkan bahwa data kemiskinan terpadu yang mutakhir dan berkualitas akan meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan berkontribusi lebih besar terhadap upaya percepatan penanganan kemiskinan.

Studi Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada Masa Pandemi COVID-19: Seri Kabupaten Manggarai Barat

Pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) memperbesar tantangan untuk mengakses layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Manggarai Barat. Meski jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah ini kurang dari 75 orang sepanjang 2020, pemerintah daerah tetap menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan ini juga diberlakukan pada layanan kesehatan; kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dihentikan untuk sementara dan layanan di berbagai fasilitas kesehatan dibatasi.

 

PENELITIAN

KAMI

 

  
Studi ini bertujuan untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap gizi dan layanan kesehatan ibu dan anak

 

PENELITIAN

KAMI

 

  
Studi ini akan mengeksplorasi “penerjemahan” kebijakan nasional oleh pemerintah daerah menjadi kebijakan daerah untuk mendukung tahun ajaran 2020/2021 dan menyiapkan provinsi/kota/kabupaten dalam menyambut tahun ajaran berikutnya.

Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Informasi Terkini 2019-2020

Bersamaan dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi yang dicapai dan kemunculannya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia juga mencatat beberapa perkembangan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang (undernutrition) terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan perbedaan gizi antardaerah masih tetap besar.

Bagikan laman ini