Nusa Tenggara Timur

Indonesia

Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan di Wilayah yang Terkena Konflik

Studi ini bertujuan untuk melihat dinamika kemiskinan di masyarakat Timor Barat dalam kurun waktu 1996–2006 melalui mobilitas kesejahteraan yang terjadi pada kelompok-kelompok di masyarakat.

Studi Kesiapan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di 10 Kabupaten

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi pada dunia pendidikan di hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak Maret 2020, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup sekolah demi memutus rantai penularan virus corona. Sejak saat itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan sejumlah kebijakan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik meski di tengah pandemi.

Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa

Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang dimulai pada 2018 untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa menimbulkan beberapa permasalahan.

Memfungsikan Kembali RPJM Desa

Kewajiban desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sejatinya bukan bersifat legalformal semata. RPJM Desa secara substantif perlu dibuat karena ia merupakan
  • manifestasi kemandirian desa,
  • pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan
  • alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa.
  

Menyederhanakan RPJM Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan.* Namun, desa masih menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan RPJM Desa.

Dampak Pandemi Covid-19 pada Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Studi Kasus di Lima Wilayah di Indonesia

  • Pandemi COVID-19 secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak bawah lima tahun, di Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Maros, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang.
  • Perubahan pelaksanaan layanan gizi dan KIA di lima wilayah tersebut sudah mengacu pada pedoman layanan gizi dan KIA pada masa pandemi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mutakhir menyebabkan ketaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran bantuan di awal pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19). Ketakakuratan data ini terjadi karena tidak semua pemerintah kabupaten/kota melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala. Beberapa studi di Brasil menunjukkan bahwa data kemiskinan terpadu yang mutakhir dan berkualitas akan meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan berkontribusi lebih besar terhadap upaya percepatan penanganan kemiskinan.

Studi Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada Masa Pandemi COVID-19: Seri Kabupaten Manggarai Barat

Pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) memperbesar tantangan untuk mengakses layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Manggarai Barat. Meski jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah ini kurang dari 75 orang sepanjang 2020, pemerintah daerah tetap menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan ini juga diberlakukan pada layanan kesehatan; kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dihentikan untuk sementara dan layanan di berbagai fasilitas kesehatan dibatasi.

 

PENELITIAN

KAMI

 

  
Studi ini bertujuan untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap gizi dan layanan kesehatan ibu dan anak

Bagikan laman ini