Penurunan kondisi sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19 menghadirkan lebih banyak tantangan bagi pemerintah untuk menanggulangi krisis ini. Tantangan-tantangan ini perlu ditangani dengan tepat untuk memastikan bahwa penanganan tersebut berpihak pada masyarakat miskin dan adil. 

Selama semester pertama 2020  , pemerintah mengenalkan berbagai skema sebagai respons terhadap isu-isu yang muncul. Walau demikian, inisiatif-inisiatif ini perlu ditinjau secara kritis agar pemerintah tetap mendapat informasi yang tepat dan masukan yang berguna mengenai keefektifan program-program mereka agar program-program di masa mendatang menjadi lebih baik.

SMERU, dengan pengalamannya dalam melakukan penelitian terkait isu-isu sosial-ekonomi selama Krisis Keuangan Asia 1998 dan Krisis Keuangan Global 2008/2009, menawarkan diri untuk melakukan studi-studi mengenai aspek-aspek sosial-ekonomi dari pandemi COVID-19 di tiga bidang: ekonomi, sosial, dan kesehatan ibu dan anak. Jika diinformasikan secara akurat kepada pemerintah, studi-studi ini dapat membantu proses pembuatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin dan bersifat inklusif di masa mendatang. 

SMERU mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci tingkat nasional yang berbeda-beda, tergantung studi yang dilakukan. Lebih lanjut, SMERU juga akan bekerja bersama pemerintah daerah dengan erat. Melalui pendanaan sebelumnya dari Knowledge Sector Initiative dan kesepakatan lainnya, SMERU mampu menjalin hubungan erat dengan tujuh pemerintah provinsi yang pernah bekerja sama dengan SMERU di masa lalu. Hubungan yang sudah terjalin lama ini akan sangat bermanfaat untuk inisiatif ini. Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Tenggara (NTT).