Pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) memperbesar tantangan untuk mengakses layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Manggarai Barat. Meski jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah ini kurang dari 75 orang sepanjang 2020, pemerintah daerah tetap menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan ini juga diberlakukan pada layanan kesehatan; kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dihentikan untuk sementara dan layanan di berbagai fasilitas kesehatan dibatasi.

The SMERU Research Institute, dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI), melakukan penelitian untuk mengukur penurunan capaian layanan gizi dan KIA dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para ibu, tokoh masyarakat, kader posyandu, tenaga kesehatan, dan pihak Dinas Kesehatan. Penelitian ini juga ditunjang dengan analisis data kunjungan rutin pemeriksaan gizi dan KIA serta survei dalam jaringan (daring) untuk mendukung temuan kualitatif.

Penelitian ini menemukan adanya penurunan capaian layanan gizi dan KIA pada masa pandemi COVID-19. Para ibu enggan mengakses fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19. Dengan dampak berupa penurunan kesejahteraan rumah tangga, pandemi COVID-19 memperbesar hambatan biaya bagi para ibu untuk mengakses layanan kesehatan. Di samping itu, terdapat tantangan struktural yang telah ada bahkan sejak sebelum pandemi, yaitu lemahnya pemahaman ibu, rendahnya dukungan keluarga, sulitnya aksesibilitas wilayah, serta adanya tradisi yang menghambat ibu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan kegiatan edukasi dibatasi untuk menghindari terbentuknya kerumunan dan risiko penularan COVID-19. Pada saat yang sama, pola komunikasi tenaga kesehatan masih belum mampu mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, kami menyusun tiga catatan kebijakan menurut jenis layanan: layanan kehamilan, layanan persalinan dan pascapersalinan, serta layanan kesehatan bayi dan anak berusia di bawah lima tahun (balita). Secara umum, rekomendasi dalam catatan kebijakan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan edukasi kepada para ibu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan strategi komunikasi perubahan perilaku dan melibatkan aktor penggerak di tingkat desa, mendekatkan layanan KIA ke jangkauan para ibu, serta menjamin peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diiringi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembenahan pendataan, perbaikan pengelolaan program, dan penguatan inovasi layanan KIA berbasis teknologi juga perlu segera dilakukan dengan disertai perluasan cakupan jaringan internet.