Upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Sidoarjo terkendala oleh pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19). Hingga Desember 2020, kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi; kabupaten ini bahkan menempati peringkat kedua sebagai kabupaten dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Tingginya jumlah kasus COVID-19 mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat demi mencegah penyebaran koronavirus. Kebijakan ini secara tidak langsung membebani layanan kesehatan esensial, termasuk layanan gizi dan KIA. Pembatasan aktivitas tersebut menyebabkan penundaan pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pembatasan layanan di berbagai fasilitas kesehatan.

The SMERU Research Institute, dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI), melakukan penelitian sepanjang Februari–Maret 2021 untuk mengukur seberapa jauh penurunan layanan gizi dan KIA selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini terutama menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam dengan para ibu, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan pihak Dinas Kesehatan. Data kuantitatif yang dihasilkan dari analisis data rutin kunjungan gizi dan KIA serta survei dalam jaringan (daring) juga digunakan untuk mendukung hasil analisis kualitatif.

Secara garis besar, penelitian ini menemukan penurunan capaian layanan gizi dan KIA, terutama layanan kesehatan balita (penimbangan dan imunisasi). Turunnya capaian layanan gizi dan KIA paling banyak terjadi selama tiga hingga enam bulan pertama pandemi COVID-19. Penundaan kegiatan posyandu, pembatasan kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan kekhawatiran ibu terhadap tingginya penularan COVID-19 merupakan beberapa penyebab utama penurunan jumlah kunjungan. Selain itu, kegiatan edukasi bagi ibu dan lingkungan pendukung ibu (keluarga dan masyarakat) harus terhenti sementara selama pandemi karena kegiatan ini biasanya mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat.

Berdasarkan temuan-temuan dalam studi ini, kami mengembangkan tiga catatan kebijakan menurut jenis layanan: (i) layanan kehamilan; (ii) layanan persalinan, bayi baru lahir, dan nifas; serta (iii) layanan kesehatan balita. Secara umum, rekomendasi dalam ketiga catatan kebijakan diarahkan pada peningkatan kegiatan edukasi bagi ibu dan lingkungan pendukung, memperkuat pemantauan ibu dan balita, serta mengembangkan inovasi untuk mempertahankan layanan gizi dan KIA. Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengoptimalkan penggunaan layanan jarak jauh. Saat ini sudah terdapat beberapa sistem pendukung, seperti aplikasi Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak (SI-CANTIK), kelas ibu hamil jarak jauh, dan pengembangan formulir daring pemantauan balita. Ke depannya, optimalisasi sistem yang sudah ada perlu secara serius dilakukan untuk memastikan agar semua ibu tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19.