Pada masa-masa awal pandemi COVID-19, banyak pemerintah daerah memiliki keterbatasan pengetahuan dan kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan Belajar dari Rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) (Alifia et al., 2020). Sebagian sekolah menerjemahkan kebijakan ini sebagai liburan sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar pun terhenti sementara. 

Temuan dari periode awal pelaksanaan kebijakan Belajar dari Rumah menangkap adanya perbedaan cara tiap kabupaten di Indonesia memberlakukan kebijakan lanjutan sebagai respons terhadap pedoman pembelajaran dari Kemendikbud agar sesuai dengan kapasitas sistem pendidikan mereka. Oleh karena itu, ada kemungkinan timbul perbedaan tingkat kehilangan kesempatan belajar siswa sepanjang tahun ajaran tersebut dan kesenjangan penurunan kemampuan di antara siswa. Perbedaan-perbedaan ini perlu direspons dengan pendekatan berbeda guna memastikan bahwa tahun-tahun ajaran berikutnya dapat mengakomodasi penurunan kemampuan yang dialami oleh siswa (Arsendy et al., 2020).

Dengan direvisinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat membuka pintu untuk pelaksanaan pembukaan kembali sekolah yang lebih variatif untuk tahun ajaran 2021/2022. Tergantung keputusan pemerintah daerahnya, mungkin akan ada kabupaten yang membuka sekolah tatap muka secara serempak atau secara bertahap. Mengingat kesenjangan belajar juga bervariasi, para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah perlu memahami perbedaan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua siswa di tahun-tahun ajaran terdahulu.

Studi ini akan mengeksplorasi “penerjemahan” kebijakan nasional oleh pemerintah daerah menjadi kebijakan daerah untuk mendukung tahun ajaran 2020/2021 dan menyiapkan provinsi/kota/kabupaten dalam menyambut tahun ajaran berikutnya.