Nusa Tenggara Timur

Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa yang dimulai pada 2018 untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa menimbulkan beberapa permasalahan.

• manifestasi kemandirian desa,
• pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan
• alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan.* Namun, desa masih menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan RPJM Desa.

• Pandemi COVID-19 secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak bawah lima tahun, di Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Maros, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang.
• Perubahan pelaksanaan layanan gizi dan KIA di lima wilayah tersebut sudah mengacu pada pedoman layanan gizi dan KIA pada masa pandemi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

Bersamaan dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi yang dicapai dan kemunculannya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia juga mencatat beberapa perkembangan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang (undernutrition) terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan perbedaan gizi antardaerah masih tetap besar.