Jawa Tengah

Indonesia

Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar

Kertas kerja ini membahas perubahan alokasi anggaran di bidang pendidikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah serta potensi implikasinya terhadap kondisi pelayanan pendidikan dasar. Hasil survei SMERU bekerja sama dengan Bank Dunia tentang pelayanan pendidikan dasar pada tahun 2002 di lima kabupaten dan lima kota sampel serta beberapa hasil penelitian SMERU lainnya melengkapi analisis dalam laporan ini.

Menyediakan Layanan Efektif bagi Kaum Miskin di Indonesia: Laporan Mekanisme Pembiayaan Kesehatan (JPK-GAKIN) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah Studi Kasus

Purbalingga adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memulai pelaksanaan program jaminan kesehatannya bagi masyarakat miskin sebagai ganti untuk skema JPS-BK (Jaring Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan). Klien Gakin menerima layanan jaminan kesehatan secara gratis yang disubsidi pemerintah, sementara keluarga nonmiskin membayar premi hanya 50% atau 100%. Mereka dikatagorikan dalam peserta Gakin Strata I, II dan III.

Verifikasi Ketepatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) dalam Penargetan Keluarga Miskin: Hasil Verifikasi di Dua Desa Uji Coba SPKM

Permasalahan penentuan target merupakan masalah yang berulang kali timbul dalam pelaksanaan suatu program kesejahteraan sosial. Lembaga Penelitian SMERU telah mengembangkan suatu sistem pendataan yang berbasis pada masyarakat setempat dan analisisnya dilakukan secara objektif dengan menggunakan metode Principal Component Analysis atau Analisis Komponen Dasar. Sistem pendataan ini dikenal dengan nama Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).

Studi Pengembangan Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan: Mendorong Pengarusutamaan Kemiskinan dan Kerentanan, Studi Kasus di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Bombana

Meski tingkat kemiskinan Indonesia sudah jauh menurun, ada dua kecenderungan yang harus mendapat perhatian khusus, (i) perlambatan penurunan tingkat kemiskinan, dan (ii) ketimpangan yang meningkat serta masih tingginya proporsi masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu ada suatu upaya perluasan usaha pengurangan tingkat kemiskinan yang juga mencakup transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih luas.

Kajian Cepat terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pengembangan suatu basis data terpadu untuk berbagai program perlindungan sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Penentu Kinerja Murid Sekolah Dasar di Indonesia: Peranan Guru dan Sekolah

Kertas kerja ini membahas sejumlah faktor penentu kinerja murid berdasarkan tes matematik dan dikte terhadap murid Kelas 4 sekolah dasar di Indonesia. Kami menggunakan dataset informasi murid dan sekolah yang unik, yang dikumpulkan dalam suatu survei nasional yang representatif di 110 sekolah umum di 8 provinsi yang dilakukan pada tahun 2003.

Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013, pemerintah meluncurkan beberapa program kompensasi, antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk mengakses program ini, ruta sasaran mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan juga untuk mengakses Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). BLSM memberikan bantuan tunai Rp150.000 per bulan selama empat bulan kepada 15,5 juta rumah tangga (ruta) miskin dan rentan. Pencairan BLSM berlangsung pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 melalui PT. Pos Indonesia.

Studi Kualitatif Proliferasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan

Pada 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai payung bagi program pemberdayaan pemerintah. Payung program ini diperlukan karena berbagai program pemberdayaan yang ada sebelumnya dinilai tidak terkoordinasi dengan baik. Sejak saat itu, popularitas program pemberdayaan meningkat sehingga mendorong berbagai pihak untuk membuat program pemberdayaan versi masing-masing. Hingga 2012, program pemberdayaan di bawah bendera PNPM-Mandiri saja sudah berjumlah 13 program.

Bagikan laman ini